PROBORNEO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi agar lebih selektif dalam menyusun anggaran tahun depan dengan memfokuskan pembiayaan pada program-program prioritas yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Dorongan ini disampaikan menyusul kondisi keuangan daerah yang masih terbatas akibat belum optimalnya realisasi transfer dana dari pemerintah pusat, sehingga ruang fiskal daerah semakin sempit sementara kebutuhan pembiayaan publik terus meningkat.
Anggota DPRD Kalteng Sudarsono mengatakan, penurunan nilai transfer pusat, baik dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH), berdampak signifikan terhadap kemampuan daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan.
“Semua jenis transfer pusat mengalami penurunan, sementara daerah tetap harus menanggung belanja pegawai dan kebutuhan publik lainnya yang terus bertambah,” ujar Sudarsono, Senin (13/10/2025).
Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa dalam situasi fiskal yang menantang, pemerintah harus menajamkan arah anggaran dengan menempatkan kegiatan yang benar-benar mendesak sebagai prioritas utama.
“Dalam kondisi seperti ini, yang bisa dilakukan adalah menajamkan program. Fokus pada yang mendesak, sementara kegiatan yang belum terlalu penting bisa ditunda atau dikurangi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sudarsono mengungkapkan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah tengah memperkuat koordinasi dengan berbagai badan pendapatan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Beberapa waktu lalu kami turun langsung ke Pulau Besau untuk menyinkronkan data potensi pendapatan, termasuk dari perusahaan pengguna air permukaan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti potensi besar dari sektor pajak kendaraan bermotor dan alat berat, yang dinilai belum tergarap maksimal.
“Jumlah alat berat yang masuk ke Kalimantan Tengah mencapai ribuan unit, terutama untuk mendukung proyek strategis nasional. Jika dikelola dengan baik dan ada sinergi antarinstansi, potensi ini bisa menjadi sumber PAD yang signifikan,” pungkas Sudarsono.
Melalui langkah-langkah strategis tersebut, DPRD berharap Pemerintah Provinsi Kalteng dapat memastikan anggaran 2026 lebih efisien, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (red)
