PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) tengah menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
Melalui rapat koordinasi penyusunan agenda kerja, Pemprov berupaya menyusun arah dan prioritas program agar pengelolaan keuangan daerah lebih mandiri dan berdaya saing.
Salah satu agenda utama yang disiapkan adalah rencana menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan pelaku usaha se-Kalteng dari sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa upaya peningkatan PAD harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak, bukan hanya satu instansi tertentu.
“Terkait dengan peningkatan PAD dan dengan kondisi saat ini pengurangan dari DAU, DBHA, mengisyaratkan kita semua untuk bekerja bukan hanya menerima alokasi anggara DIPA tapi bagaimana kita punya terobosan, inovasi atau kreasi berkontribusi terhadap retribusi atau pajak,” kata Leonard dalam kegiatan tersebut di Aula Eka Hapakat, Senin (13/10/2025).
Menurutnya, setiap perangkat daerah harus mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mendukung pendapatan daerah.
“Masing-masing kita ada belanja dan pendapatan disepakati. Tolong segala aset yang dimiliki bisa berkontribusi pada peningkatan PAD, misalnya aula, dan lain-lain,” tandasnya.
Lebih lanjut, Leonard menjelaskan bahwa rakor peningkatan PAD akan digelar secara bertahap berdasarkan zona wilayah, yakni Barat, Tengah, dan Timur.
Setiap kepala daerah diminta hadir dan turut memberikan solusi konkret dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah.
“Bupati dan Walikota melekat dan wajib hadir dan ikut memikirkan optimalisasi pendapatan asli daerah,” tegasnya.
Melalui langkah kolaboratif ini, Pemprov Kalteng berharap tercipta strategi bersama yang mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan. (red)
