PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memperkuat langkah pengendalian inflasi setelah Kalimantan Tengah tercatat berada di peringkat ketiga inflasi tertinggi di Indonesia.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, di Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (4/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Linae menegaskan bahwa, tingginya inflasi menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
“Berdasarkan data terbaru dan informasi yang kami terima, Provinsi Kalimantan Tengah saat ini berada di peringkat ketiga tertinggi inflasi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita semua. Bapak Gubernur berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk menekan inflasi,” ujarnya.
Menurut Linae, rapat tersebut menjadi forum evaluasi untuk mengidentifikasi faktor penyebab inflasi sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat segera dilakukan oleh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
“Inflasi yang tinggi secara langsung berdampak pada daya beli masyarakat dan memengaruhi stabilitas kebutuhan pokok. Karena itu, kita harus mengidentifikasi komoditas penyumbang utama inflasi dan menyusun langkah-langkah yang efektif untuk mengendalikannya,” katanya.
Ia mengungkapkan, beras menjadi salah satu komoditas yang memberikan kontribusi terhadap kenaikan inflasi. Karena itu, Pemprov Kalteng telah berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan stok pangan, termasuk mendukung program bantuan pangan melalui Kartu Huma Betang.
“Dari hasil koordinasi dengan Bulog, stok beras saat ini dalam kondisi cukup, bahkan melebihi kebutuhan yang ada. Namun demikian, distribusi dan pengawasan di lapangan tetap harus diperkuat,” jelasnya.
Linae menekankan pengendalian inflasi memerlukan keterlibatan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah agar langkah yang dilakukan dapat berjalan efektif.
“Sehebat apa pun langkah yang dilakukan di tingkat provinsi, jika daerah kabupaten dan kota tidak bergerak, maka inflasi akan tetap terjadi. Karena itu, seluruh daerah harus ikut mengambil langkah dan menindaklanjuti hasil rapat ini,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah bersama Bank Indonesia, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Kejaksaan, dan instansi terkait memperkuat sinergi untuk menjaga distribusi barang, memastikan ketersediaan pasokan, serta melaksanakan operasi pasar jika diperlukan.
“Kami berharap rapat ini menghasilkan langkah-langkah konkret yang bisa segera dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala. Pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalteng, Yuliansah Andrias, menjelaskan inflasi pada Mei 2026 berbeda dari pola historis yang biasanya mengalami penurunan setelah Hari Raya Idulfitri.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong inflasi di daerah.
“Kalau melihat pola historis, seharusnya bulan Mei setelah Idulfitri terjadi penurunan harga atau deflasi. Namun tahun ini berbeda karena adanya kenaikan harga BBM yang secara tidak langsung memengaruhi harga komoditas pangan strategis seperti beras, ikan, dan komoditas lainnya,” ujarnya.
Selain itu, Bank Indonesia mengingatkan sejumlah risiko yang berpotensi menekan inflasi pada Juni hingga Juli 2026, mulai dari ketidakpastian geopolitik global, dampak El Nino terhadap produksi pangan, tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah, hingga meningkatnya mobilitas masyarakat saat libur sekolah.
“Kita perlu mengantisipasi risiko inflasi ke depan karena berdasarkan pola historis, setelah periode deflasi biasanya akan kembali terjadi tekanan inflasi. Apalagi saat ini terdapat sejumlah faktor eksternal dan struktural yang perlu mendapat perhatian bersama,” kata Yuliansah.
Sebagai langkah pengendalian, Bank Indonesia mendorong pelaksanaan pasar penyeimbang, gerakan pasar murah, penguatan distribusi barang dan jasa, serta peningkatan produksi pangan dan kerja sama perdagangan antardaerah dalam jangka panjang.
“Kami berharap langkah-langkah pengendalian inflasi dapat dilakukan secara bersama-sama, baik melalui upaya jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah dapat terus terjaga,” tambahnya.
Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Tengah, inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 0,34 persen secara bulanan dan 4,56 persen secara tahunan. Kenaikan harga beras, biaya transportasi, serta penyesuaian harga BBM non-subsidi menjadi faktor utama pendorong inflasi.
Kota Palangka Raya menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 0,70 persen, disusul Sukamara 0,63 persen dan Sampit 0,42 persen, sementara Kabupaten Kapuas mengalami deflasi sebesar 0,32 persen. (red)
