PROBORNEO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti keterbatasan ruang fiskal daerah akibat belum optimalnya realisasi transfer dana dari pemerintah pusat.
Kondisi ini dinilai berdampak terhadap kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan yang semakin meningkat.
Anggota DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan bahwa penurunan transfer dana dari pusat telah memengaruhi stabilitas keuangan daerah dan menekan kapasitas fiskal pemerintah provinsi.
“Semua jenis transfer pusat, baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun bagi hasil, mengalami penurunan. Sementara daerah harus menanggung kebutuhan belanja pegawai yang terus bertambah,” ucap Sudarsono, Jumat (17/10/2025).
Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa dalam situasi fiskal yang terbatas, pemerintah provinsi perlu lebih selektif dalam menentukan skala prioritas program pembangunan agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
“Dalam kondisi seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah menajamkan program. Hal-hal yang benar-benar mendesak diprioritaskan, sementara kegiatan yang kurang urgent perlu dikurangi,” tambahnya.
Menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan badan pendapatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Beberapa waktu lalu kami turun langsung ke Pulau Besau untuk menyinkronkan data yang berhubungan dengan potensi pendapatan, seperti perusahaan pengguna air permukaan,” lanjutnya.
Selain itu, Sudarsono juga menyoroti potensi besar dari sektor pajak, terutama kendaraan bermotor dan alat berat, yang dinilai belum tergarap secara maksimal.
“Data menunjukkan jumlah alat berat yang masuk ke Kalimantan Tengah mencapai ribuan unit, terutama untuk mendukung proyek strategis nasional. Ini seharusnya bisa menjadi sumber PAD yang signifikan jika ada sinergi yang jelas antar instansi,” ungkapnya. (red)
