PROBORNEO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) kembali memastikan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual dari ruang Sekretaris Daerah, Senin (13/10/2025).
Dalam rakor tersebut, Pemkab Mura diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mura, K. Zen Wahyu Priyatna bersama sejumlah pejabat teknis terkait.
Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi pemerintah daerah dalam merespons dinamika harga pangan nasional serta memperkuat langkah antisipasi menjelang akhir tahun.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, dihadiri seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, serta melibatkan narasumber dari kementerian dan lembaga strategis lainnya.
Dalam arahannya, Tito menyoroti kondisi harga pangan, terutama beras, yang diperkirakan tetap stabil hingga akhir 2025. Namun, ia mengingatkan adanya sedikit kenaikan inflasi pada bulan September dibanding Agustus, sehingga pemerintah daerah perlu terus memperkuat pemantauan harga di lapangan serta memastikan pasokan bahan pokok aman.
Selain isu pangan, Rakor juga membahas penguatan standar keamanan dan kesehatan dalam pengelolaan hewan ternak, termasuk kewajiban sertifikasi halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada Rumah Potong Hewan (RPH).
Pemerintah daerah diminta memastikan kualitas layanan RPH agar rantai pangan hewani tetap higienis dan memenuhi standar nasional.
Pada kesempatan itu pula, pemerintah pusat memaparkan perkembangan program pembangunan 3 juta rumah sebagai bagian dari agenda strategis nasional di sektor perumahan rakyat.
Hingga 9 Oktober 2025, tercatat sebanyak 273.641 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah diterbitkan dengan total 2.039.381 unit rumah yang sudah terbangun di seluruh Indonesia.
Melalui rakor ini, Pemkab Murung Raya diharapkan semakin solid dalam menyusun langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mendukung percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kehadiran Pemkab Mura menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi tekanan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan. (red)
