PROBORNEO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah 9Kalteng) menggandeng berbagai instansi untuk memperkuat tata kelola aset desa.
Melalui Forum Konsultasi Publik dan Webinar bertema “Membangun Desa Mandiri melalui Tata Kelola Aset yang Profesional dan Transparan”, kegiatan ini digelar di Aula Lewu Pancasila, Dinas PMD Provinsi Kalteng, Rabu (8/10/2025).
Acara ini diikuti oleh seluruh kepala desa se-Kalimantan Tengah, baik secara langsung maupun daring melalui Zoom Meeting dan YouTube.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman para kepala desa tentang regulasi dan prosedur lelang barang milik desa, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas PMD Kalteng, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng), BPKP Kalteng, dan KPKNL Palangka Raya.
Kepala Kanwil DJKN Kalselteng, Tetik Fajar Ruwandari, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja sama lintas instansi ini.
“Sebagai mitra kerja kami, masukan dari Bapak/Ibu serta para pemangku kepentingan akan sangat membantu dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan layanan kami ke depannya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Provinsi Kalteng, Aryawan, yang menjadi pembicara utama, menegaskan pentingnya kemampuan desa dalam mengelola aset secara optimal.
“Desa harus dapat mengelola asetnya dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.
Aryawan menambahkan, melalui kegiatan ini para kepala desa diharapkan memahami pentingnya proses lelang sebagai bagian dari pengelolaan aset.
“Lelang ini tentunya memiliki manfaat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, mendorong tata kelola aset yang efektif,” imbuhnya.
Lelang aset desa menjadi salah satu instrumen penting agar setiap aset dapat dimanfaatkan dengan efisien, transparan, dan memberikan nilai ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk membangun desa yang mandiri, profesional, dan berintegritas, dengan pengelolaan aset yang mampu mendukung kemajuan ekonomi lokal secara berkelanjutan. (red)
