PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mematangkan skema Kredit UMKM “Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh” (HAGUET).
Program inovatif ini dirancang untuk memberikan akses permodalan tanpa beban bunga bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Bumi Tambun Bungai.
Dalam rapat pembahasan secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, H. Darliansjah, menekankan bahwa program ini merupakan jawaban atas hambatan klasik yang dihadapi UMKM, seperti rendahnya akses kredit formal dan keterbatasan agunan.
Darliansjah menjelaskan bahwa intervensi pemerintah daerah kini tidak lagi hanya fokus pada satu aspek, melainkan harus menyentuh akar permasalahan secara sistemik.
“Intervensi yang dilakukan tidak cukup hanya melalui subsidi bunga, tetapi harus terintegrasi mulai dari pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha secara menyeluruh,” ujar Darliansjah saat memimpin rapat mewakili Pj. Sekda Kalteng, baru-baru ini.
Skema HAGUET mengusung konsep kolaborasi antara Pemprov Kalteng, Bank Kalteng, dan lembaga penjaminan melalui model risk sharing.
Menariknya, beban bunga sebesar 6 persen per tahun akan ditanggung bersama: 3 persen disubsidi oleh APBD provinsi dan 3 persen oleh perbankan. Skema ini memungkinkan debitur hanya membayar pokok pinjaman tanpa bunga sedikit pun (0 persen).
Program ini membidik sekitar 3.000 pelaku usaha di sektor-sektor strategis seperti pangan lokal, perikanan, ekonomi kreatif, hingga hilirisasi produk desa, dengan plafon maksimal Rp50 juta per debitur.
Untuk mengatasi masalah agunan, PT Jamkrida Kalteng akan memberikan penjaminan kredit hingga 70 persen.
Tak hanya soal uang, program HAGUET juga mengedepankan digitalisasi melalui dashboard monitoring untuk memantau penyaluran dan kinerja UMKM secara real time.
Dari sisi dampak makro, program ini diproyeksikan mampu menggerakkan ekonomi daerah hingga Rp225 miliar dan menyerap hingga 9.000 tenaga kerja.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat mendukung pelaksanaan program yang tepat sasaran agar UMKM naik kelas,” tambahnya.
Saat ini, Pemprov Kalteng tengah mempercepat penyusunan payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) guna memastikan mekanisme penyaluran dan pendampingan berjalan efektif.
Program HAGUET diharapkan menjadi pilar baru dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan inklusi keuangan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. (red)
