PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmen memperkuat program Reforma Agraria melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dengan menyinergikan penataan aset dan penataan akses.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Herson B. Aden, saat membuka Rapat Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses serta Koordinasi Akhir GTRA Kalteng di Aula Kanwil BPN Kalteng, Selasa (30/9/2025).
Rapat diikuti seluruh kabupaten melalui sistem daring.
“Sebagaimana diketahui pelaksanaan GTRA bertujuan mewujudkan dan mengoperasionalkan kelembagaan sebagai payung penopang Program Reforma Agraria agar mampu mendorong percepatan pencapaian target-target nasional, baik yang terkait dengan penataan aset maupun penataan akses,” kata Herson.
Rakor bertema “Percepatan Reforma Agraria Melalui Penyelarasan Program Gugus Tugas Reforma Agraria dan Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berpihak pada Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah” ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi serta merumuskan penyelesaian kendala di lapangan.
“Diharapkan dapat dilakukan identifikasi dan perumusan penyelesaikan kendala dan akar permasalahan dalam pelaksanaan GTRA, untuk meningkatkan dan mempertajam kembali program-program GTRA di Kalimantan Tengah agar lebih terarah dan terintegrasi sehingga secara tidak langsung dapat memberikan manfaat untuk masyarakat,” ujarnya.
Herson menambahkan, partisipasi aktif peserta rapat sangat penting dalam menyusun kebijakan program tahun berikutnya agar pelaksanaan GTRA lebih maksimal.
“Semoga kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk saling berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkolaborasi, serta terciptanya komitmen antar OPD dalam mewujudkan sinergi yang nyata,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalteng, Fitriyani Hasibuan, menegaskan pentingnya kesinambungan kolaborasi lintas sektor. “Karena sudah adanya gugus tugas ini kita bisa terus bersinergi,” pungkasnya. (red)
