PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan perlunya sinergi lintas sektor dalam mempercepat penurunan angka stunting.
Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Pemprov menggelar Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) se-Kalteng Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Selasa (30/9/2025).
Kegiatan yang diikuti 268 peserta dari unsur Forkopimda, PKK, OPD, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, hingga media itu membahas efektivitas program stunting selama 2024 hingga semester I 2025.
Sekretaris TPPS sekaligus Kepala Dinas P3AKB Kalteng, Linae Victoria Aden, menegaskan forum evaluasi ini bukan hanya menilai capaian, melainkan juga memberikan masukan untuk langkah perbaikan.
“Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan program percepatan penurunan stunting tahun 2024 hingga semester I tahun 2025 di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah,” katanya.
“Selain itu juga untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan, menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan penganggaran, serta menyusun rekomendasi strategis agar target penurunan stunting nasional sebesar 18,8% dan target daerah Kalimantan Tengah sebesar 20,6% pada tahun 2025 dapat tercapai,“ lanjutnya.
Sementara itu, Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, yang membacakan sambutan Wakil Gubernur, mengingatkan bahwa stunting masih menjadi tantangan serius pembangunan kualitas SDM di daerah.
“Melalui kegiatan evaluasi ini, kita ingin menilai sejauh mana capaian program tahun 2024 sampai dengan semester I tahun 2025, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan agar langkah kita ke depan semakin tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menyebut hasil evaluasi BPKP menekankan perlunya peningkatan pemahaman anggota TPPS tentang tugas dan fungsi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Dengan adanya kerja sama yang erat, saya yakin kita mampu mewujudkan Kalimantan Tengah yang bermartabat, maju, sejahtera, dan bebas Stunting, sebagai kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Forum evaluasi ini diharapkan menjadi wadah pembelajaran bersama antara TPPS tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk lebih terbuka mengidentifikasi kelemahan sekaligus merumuskan solusi yang tepat di lapangan. (red)
