PROBORNEO – Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bryan Iskandar, mendesak pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran beras oplosan yang kembali menjadi sorotan di tengah masyarakat.
Menurutnya, isu ini kerap muncul saat terjadi kelangkaan stok di pasar dan harus segera diantisipasi agar tidak merugikan konsumen.
“Fenomena beras oplosan ini bukan hal baru. Biasanya terjadi saat stok kosong. Kami dari DPRD bersama Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Bulog, dan BPS terus berkoordinasi agar pasokan di Kalteng tetap terjaga,” ujar Bryan, Kamis (17/7/2025).
Ia menilai, pengawasan terhadap jalur distribusi beras ke pasar tradisional dan modern perlu ditingkatkan untuk menjamin beras yang dikonsumsi masyarakat sesuai dengan standar mutu dan aman.
Lebih lanjut, Bryan mendorong agar koordinasi lintas sektor diperkuat, termasuk pelibatan aparat penegak hukum seperti Polda Kalteng dan Kejaksaan Tinggi, dalam rangka menindak tegas praktik kecurangan yang merugikan petani lokal serta mengancam ketahanan pangan daerah.
“Saya yakin kolaborasi lintas sektor yang dibangun Pak Gubernur bisa membuahkan hasil, khususnya dalam penanganan beras oplosan di Kalteng,” tambahnya.
Politisi Partai Nasdem ini juga berharap seluruh pihak meningkatkan pengawasan di lapangan, demi menjaga kualitas dan harga beras agar tidak dipermainkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
“Hal ini dilakukan agar beras yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap terjamin dan harga di pasaran tidak dipermainkan pihak-pihak tertentu,” pungkas Bryan. (red)
