PROBORNEO – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus dilakukan secara rasional, adaptif, dan selaras dengan kebijakan nasional di tengah dinamika global serta tantangan fiskal yang berkembang.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah RKPD Tahun 2027 dan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2026 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Senin (2/3/2026).
“Situasi saat ini sangat dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Kita tidak boleh terlena. Target yang kita tetapkan dalam RKPD 2027 harus rasional dan terukur, tidak terlalu ambisius, serta mempertimbangkan kondisi transfer ke daerah dan kemampuan fiskal,” tegas Leonard.
Ia menjelaskan bahwa meskipun RKPD 2027 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diperlukan mitigasi risiko terhadap berbagai kemungkinan perubahan arah kebijakan.
Menurutnya, penyesuaian kebijakan menjadi sebuah keniscayaan, berkaca pada perbedaan proyeksi ekonomi dalam dokumen perencanaan sebelumnya dengan kondisi riil APBD Tahun Anggaran 2026.
Leonard juga menekankan bahwa Pemerintah Provinsi harus melakukan harmonisasi dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) agar kualitas, keseragaman, dan kepatuhan dalam penyelenggaraan layanan publik tetap terjaga.
Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang mencakup tahap perencanaan, penganggaran, hingga pengendalian dan evaluasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dalam konteks tematik, RKP Nasional Tahun 2027 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”.
Sejalan dengan itu, tematik RKPD Provinsi Kalteng Tahun 2027 difokuskan pada “Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”. Strategi pencapaian ini dibagi ke dalam tiga skala prioritas utama.
“Skala prioritas pertama kita adalah mendukung fokus utama pemerintah pusat pada sektor produktivitas, investasi, dan industri. Prioritas kedua mendukung visi dan misi kepala daerah, dan ketiga untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya sesuai kewenangan daerah,” jelas Leonard.
Terkait indikator makro, data tahun 2025 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kalteng berada di angka 4,8 persen, tingkat kemiskinan 4,95 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,86, dan tingkat pengangguran terbuka 3,44 persen.
Untuk tahun 2027, Pemerintah Provinsi merancang proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5 persen, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 78, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,3 persen.
“Sekali lagi, ini masih rancangan proyeksi. Kita harapkan tidak terjadi dinamika yang terlalu ekstrem seperti tahun sebelumnya, sehingga provinsi dan kabupaten/kota memiliki landasan yang pasti dalam menyusun kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Di sisi lain, Leonard mengungkapkan bahwa proses validasi usulan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih berlangsung, di mana hingga saat ini tercatat 1.322 usulan aspirasi dan 807 usulan pokok pikiran yang telah masuk dalam tahap pembahasan teknis serta verifikasi untuk memastikan perencanaan pembangunan yang akomodatif. (red)
