PROBORNEO — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memacu upaya percepatan penurunan stunting dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif dan terintegrasi.
Penegasan ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub), H. Edy Pratowo saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Tahun 2025 di Aula Bapperida Kalteng, Senin (14/4/2025).
Dalam arahannya, Wagub menekankan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat.
“Penurunan ini akan lebih efektif mana kala kita semua bisa berkolaborasi dengan semua stakeholders,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pelibatan aktif berbagai elemen dalam setiap tahapan penanganan, mulai dari pemetaan, perencanaan, hingga penganggaran yang matang.
“Saya kira itu baik unsur pemerintah, unsur masyarakat, semua harus kita libatkan, karena kalau ini tidak kita libatkan saya yakin tidak akan berjalan dengan baik,” tambahnya.
Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan adanya progres positif, di mana angka stunting Kalteng berhasil turun dari 26,9 persen pada 2022 menjadi 23,5 persen pada 2023.
Target pemerintah daerah kini mengarah pada angka 20,6 persen di tahun 2025. Sementara itu, hasil capaian tahun 2024 masih menunggu rilis resmi dari Kementerian Kesehatan.
“Pemetaan kegiatan dan penganggaran juga menjadi hal yang mutlak yang mesti dipersiapkan bersama, guna mendorong percepatan penurunan stunting. Untuk itu, Rakor Percepatan Penurunan Stunting se-Kalimantan Tengah Tahun 2025 penting dilaksanakan,” pungkas Wagub.
Rakor ini turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Provinsi Kalteng, Aisyah Thisia Agustiar Sabran, unsur Forkopimda, para kepala perangkat daerah, hingga instansi vertikal.
Dari Jakarta, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Kemendagri, Chaerul Dwi Sapta, juga menyampaikan pandangan secara virtual.
Sebagai wujud komitmen bersama, acara ini juga dirangkai dengan penandatanganan pernyataan bersama oleh seluruh pemerintah daerah se-Kalteng sebagai bentuk dukungan nyata terhadap percepatan pencegahan dan penurunan stunting tahun 2025. (red)
