PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Biro Organisasi Setda menggelar rapat untuk membentuk tim pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Berdampak tahun 2025.
Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (30/1/2025), dipimpin oleh Plt. Kepala Biro Organisasi, Betri Susilawati, dan dihadiri perwakilan dari berbagai perangkat daerah.
Betri menegaskan bahwa pembentukan tim ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan RB berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Seperti yang kita ketahui, berangkat dari rencana aksi yang sudah dimiliki perangkat daerah, hal tersebut hadir untuk mendukung dalam mewujudkan RB yang berdampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya rapat ini, output yang diharapkan adalah RB kita dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien dari sebelumnya,” ujarnya.
Selain membahas pembentukan tim, rapat juga mengevaluasi pelaksanaan RB tahun 2024 sambil menunggu hasil resmi yang dijadwalkan rilis pada Februari 2025.
“Dengan menunggu hasil RB tahun 2024, kita akan melihat kembali pelaksanaan RB di tahun lalu, dan hal tersebut akan kita evaluasi bersama. Diharapkan nantinya kita dapat memperoleh predikat BB atau lebih tinggi,” jelasnya.
Kepala Bagian RB dan Akuntabilitas Kinerja, Yosias, menambahkan bahwa fokus RB Berdampak tahun 2025 meliputi empat prioritas utama, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan, dan optimalisasi belanja produk dalam negeri.
“Target pencapaian RB Berdampak tahun ini diharapkan nantinya paling tidak pada triwulan 3, ada beberapa rencana aksi yang sudah mencapai 75 persen, bahkan ada yang sudah 100%,” tambah Yosias.
Untuk mendukung pelaksanaan RB, Pemprov Kalteng juga akan membentuk tim khusus admin yang bertugas mengisi dan melaporkan rencana aksi melalui portal KemenPAN RB.
“Ke depannya akan ada pembentukan tim khusus admin dalam pengisian rencana aksi pada portal KemenPAN RB, serta diharapkan tiap-tiap perangkat daerah dapat mengisi rencana aksi 2025 yang akan kita susun bersama dan mengirimkannya kepada kami,” jelas Yosias.
Sementara itu, Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kalteng, Diana, memaparkan rencana aksi yang saat ini tengah berjalan.
Evaluasi terhadap program ini dilakukan secara berkala melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) internal yang disusun oleh Inspektorat Provinsi Kalteng.
Dengan langkah ini, Pemprov Kalteng berharap pelaksanaan reformasi birokrasi semakin optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah. (red)
