PROBORNEO — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mematangkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2025.
Salah satunya dibahas dalam rapat koordinasi di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (12/6/2025).
Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, menegaskan masih banyak potensi penerimaan daerah yang belum tergali maksimal, terutama dari sektor bahan bakar minyak (BBM), alat berat, dan potensi lainnya di sektor sumber daya alam.
“Saya lihat banyak pendapatan daerah yang belum tergali. Kalau semua potensi itu bisa kita maksimalkan, saya yakin hasilnya akan luar biasa,” ucapnya.
Agustiar menyoroti khusus transaksi BBM di Kalimantan Tengah yang dinilai tinggi, namun kontribusinya terhadap PAD belum optimal. Selain itu, penggunaan alat berat dan kendaraan bermotor yang belum berplat KH juga menjadi perhatian.
“Kalau orang beli BBM di sini, besar sekali dampaknya. Belum lagi alat berat, dan penggunaan plat KH, Itu bisa jadi sumber PAD kalau kita kelola dengan baik,” tambahnya.
Ia menilai upaya ini memerlukan kerja sama lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum dan seluruh perangkat daerah.
“Kami akan kerja sama dengan semua pihak, termasuk APH. Kami ingin data dan bukti di lapangan benar-benar ditindaklanjuti,” tegasnya.
Gubernur juga mengimbau perusahaan di Kalteng menunjukkan komitmen terhadap daerah, mulai dari membeli BBM di wilayah setempat, membuka rekening di Bank Kalteng, hingga memprioritaskan tenaga kerja lokal.
“Kalau mereka cinta Kalimantan Tengah, ya beli BBM-nya di sini, tabungannya di Bank Kalteng, dan pekerjakan tenaga kerja lokal,” ungkapnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng, Anang Dirjo, menambahkan bahwa rapat tersebut merupakan bentuk komitmen gubernur dalam mengoptimalkan PAD, khususnya di sektor 3P yakni Pertambangan, Perkebunan, dan Kehutanan.
“Yang pertama tujuan beliau untuk meningkatkan PAD, di mana adalah penyumbang-penyumbang PAD-nya adalah berada di sektor 3P. Kemudian pengusaha-pengusaha, yaitu pekerja kendaraan bermotor, beliau mengharapkan bahwa agar semua kendaraan operosionalnya berplat KH,” ujarnya.
Anang menyebutkan Gubernur juga meminta seluruh perusahaan di Kalteng segera melunasi kewajiban membayar pajak alat berat, pajak air permukaan, dan membeli BBM dari Wajib Pungut (Wapu) resmi di Kalteng.
“Kemudian harus membeli minyak dari wapu yang sudah kita tunjuk, bukan wapu yang di luar Kalteng. Nanti akan merugikan kita, karena pajaknya dibayar di luar daerah dan minyaknya masuk ke Kalteng,” jelasnya.
“Beliau juga mengharapkan meminta semua perusahaan itu segera membayarkan pajak alat beratnya. Kemudian juga membayar pajak air permukaan. Apa yang menjadi wewenang kita di provinsi yang wajib dibayarkan oleh pihak investor, itu diminta beliau harus segera mungkin dilakukan,” tambah Anang. (red)
