PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan hingga pelosok daerah.
Penegasan itu disampaikan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Desa Wilayah Tengah dan Barat Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (6/11/2025).
Dalam sambutan Gubernur H. Agustiar Sabran yang dibacakan oleh Leonard, disebutkan bahwa salah satu program prioritas Pemprov Kalteng adalah mengangkat harkat dan martabat masyarakat, khususnya masyarakat Dayak dan umumnya masyarakat Kalimantan Tengah.
“Kami ingin mendorong pembangunan wilayah Kalimantan Tengah yang semakin merata dan berkeadilan, hingga ke pedalaman,” ujar Leonard.
Leonard menegaskan, visi pembangunan Kalteng tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
“Tidak ada anak-anak Kalimantan Tengah yang tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, tidak bisa berobat saat sakit dan tidak bisa makan. Mereka semuanya, termasuk yang tidak mampu, juga berhak untuk bisa menikmati akses pembangunan dan layanan berkualitas seperti pendidikan, kesehatan, stimulus ekonomi, bantuan pangan dan sosial,” ucapnya.
Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, Pemprov Kalteng menyiapkan Program Kartu Huma Betang Sejahtera, yang akan mulai dijalankan pada tahun 2026 bagi masyarakat yang berhak menerimanya.
“Nanti akan kita padukan dalam Program Prioritas Kartu Huma Betang Sejahtera, yang akan kita mulai laksanakan pada tahun 2026,” tambah Leonard.
Sebelumnya, pada tahun 2025 ini, Pemprov Kalteng telah lebih dulu menjalankan berbagai program strategis seperti Sekolah Gratis, Satu Rumah Satu Sarjana, Cek Kesehatan Gratis, Pasar Murah, serta Bantuan bagi Petani dan Nelayan.
Menurut Leonard, agar implementasi program tersebut tepat sasaran, dibutuhkan pemutakhiran data desa yang akurat dan terintegrasi.
Data desa yang diperbarui secara berkala akan menjadi dasar perencanaan pembangunan dan mencegah tumpang tindih antara data pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Kegiatan yang kita laksanakan hari ini bertujuan tidak hanya untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan pendataan data desa saja, tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan peluang perbaikan di lapangan,” tutur Leonard.
Ia menambahkan, pemutakhiran data desa juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Kalteng dalam memperkuat Satu Data Indonesia serta mendukung target Indonesia Emas 2045, dengan pembangunan yang inklusif dan berbasis data. (red)
