PROBORNEO – Upaya peningkatan kapasitas SDM koperasi terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Koperasi Merah Putih yang berlangsung pada 4–6 November 2025 di Aula Wisma Barakatti, Tepian Kolam. Pelatihan ini menjadi agenda penting dalam memperkuat kemampuan pengurus koperasi desa dan kelurahan.
Sebanyak 20 orang peserta dari berbagai wilayah turut ambil bagian dalam pelatihan tersebut. Mereka terdiri dari pengurus dan pengelola koperasi merah putih yang selama ini menjadi ujung tombak penggerak ekonomi di tingkat desa. Narasumber yang hadir meliputi pejabat dari Dinas Nakertranskop UKM Barito Utara serta akademisi Universitas Palangka Raya.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Nakertranskop UKM Barito Utara, HM. Mastur, menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan SDM koperasi yang profesional. Hal ini, menurutnya, selaras dengan arah pembangunan daerah masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara periode 2025–2030.
Ia mengingatkan semua peserta bahwa koperasi merah putih merupakan bagian dari program strategis nasional yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025. Program tersebut menjadi landasan dibentuknya lebih dari 80 ribu koperasi desa yang tersebar di Indonesia.
Mastur menekankan bahwa peningkatan kapasitas SDM harus ditunjang kemampuan membaca peluang usaha, kreativitas, serta ketangguhan dalam menghadapi perubahan teknologi. Pengelola koperasi perlu memahami manajemen modern agar mampu menjalankan koperasi secara efektif.
Selain itu, ia menyebut bahwa percepatan pembangunan gerai dan pergudangan koperasi merah putih yang dicanangkan pada 17 Oktober 2025 juga membutuhkan pengelolaan yang profesional. Keterlibatan TNI dalam program ini merupakan bentuk dukungan strategis bagi penguatan ekonomi kerakyatan.
Selama tiga hari pelatihan, peserta dibekali keterampilan wirausaha, perencanaan bisnis, dan cara mengembangkan unit usaha koperasi. Para peserta juga didorong aktif berdiskusi untuk memahami permasalahan koperasi di daerah.
Pemerintah berharap kegiatan ini dapat menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan koperasi. Dengan SDM berkualitas, koperasi dapat tumbuh menjadi pilar ekonomi pedesaan yang mandiri dan berkeadilan. (Red)
