PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengambil langkah preventif dalam mengawasi ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna mengantisipasi terjadinya antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, mengungkapkan bahwa Gubernur Kalimantan Tengah menginstruksikan pengawasan yang lebih inklusif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
“Sesuai arahan Gubernur, kami melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk membantu pengawasan distribusi BBM,” ungkap Yuas Elko saat memberikan keterangan di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/4/2026).
Langkah pelibatan ormas dan tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memperkuat fungsi kontrol sosial di lapangan, sehingga potensi penyimpangan distribusi dapat diminimalisir.
Yuas menambahkan, pihaknya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait demi menjamin ketahanan stok.
“Kami terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan stok BBM tetap aman dalam beberapa bulan ke depan,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi berharap rantai pasokan dari pusat menuju daerah tidak mengalami kendala teknis agar mobilitas ekonomi masyarakat tetap berjalan lancar tanpa terganggu kelangkaan bahan bakar.
“Kami harapkan distribusi dari pusat ke daerah berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” tutup Yuas. (red)
