PROBORNEO – Upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kembali menjadi perhatian utama dalam Rakor TJSLP yang dipimpin Bupati Barito Utara H Shalahuddin di Balai Antang. Forum ini juga turut membahas strategi optimalisasi PAD di tengah pemangkasan dana transfer pusat.
Dalam pernyataannya, Shalahuddin menjelaskan bahwa masih banyak perusahaan menjalankan program CSR tanpa arahan pemerintah daerah. Kondisi ini kerap menyebabkan ketidaksesuaian antara program CSR yang dijalankan dengan kebutuhan masyarakat.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemda akan menyusun daftar program prioritas sebagai acuan bagi perusahaan. Dengan demikian, setiap program CSR akan lebih terarah dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan daerah.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya akan memberikan arahan, tetapi juga akan melakukan monitoring secara berkala. Menurutnya, pengawasan penting untuk memastikan perusahaan benar-benar menjalankan kewajibannya secara profesional dan bertanggung jawab.
Pada Rakor tersebut, kondisi keuangan daerah juga menjadi sorotan. Shalahuddin menyebut bahwa dana transfer dari pusat mengalami pemangkasan signifikan hingga mendekati 50 persen. Namun, pendapatan daerah masih terbantu oleh dana bagi hasil dan DAU.
Ia juga menyampaikan arahan Gubernur Kalteng terkait kewajiban perusahaan membeli BBM di lembaga resmi daerah dan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Kedua hal ini dinilai memiliki dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Perusahaan juga diminta menggunakan kendaraan berpelat Kalteng, memanfaatkan material tambang lokal, dan membuka rekening di Bank Kalteng. Semua poin tersebut bertujuan memperkuat basis ekonomi daerah melalui sektor-sektor strategis.
Dalam forum yang dihadiri berbagai perwakilan perusahaan tersebut, pemerintah berharap adanya komitmen bersama dalam menguatkan peran CSR sebagai bagian integral dari pembangunan. Shalahuddin menegaskan bahwa CSR bukan sekadar bantuan, tetapi kontribusi nyata dalam mewujudkan kesejahteraan.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk mempertegas arah kebijakan pembangunan dan memastikan dunia usaha terlibat aktif dalam proses tersebut. Kolaborasi seluruh sektor diharapkan mampu membawa Barito Utara menuju pertumbuhan yang lebih baik. (Red)
