DPRD Kalimantan Tengah

DPRD Kalteng Setujui Rekomendasi LKPJ 2024, Fraksi-Fraksi Beri Catatan Kritis

Whatsapp Image 2025 05 05 At 12.07.52 Pm 780x526

 

PROBORNEO – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi menyetujui rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalteng Akhir Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 dan Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 yang digelar di gedung DPRD Kalteng, Senin (5/5/2025).

Seluruh fraksi pendukung DPRD, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PKB, dan PAN, menyatakan sepakat. Meski demikian, sejumlah catatan penting disampaikan untuk menjadi perhatian pemerintah daerah.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Rahardian Fani, menegaskan agar penyusunan LKPJ ke depan harus sesuai ketentuan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 sehingga laporan benar-benar mencerminkan capaian kinerja pemerintah daerah.

“Fraksi Partai Golkar menilai bahwa perekonomian Kalteng masih belum cukup kokoh karena bertumpu pada sektor-sektor primer, seperti pertambangan dan perkebunan, yang rentan terhadap fluktuasi global dan tidak berkelanjutan secara jangka panjang,” ujar Fani.

Selain itu, Golkar turut menyoroti tingginya angka kemiskinan di wilayah perkotaan meski secara nasional Kalteng termasuk provinsi dengan angka kemiskinan terendah keenam.

Sementara itu, Fraksi NasDem melalui juru bicaranya Asdy Narang menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemprov Kalteng sepanjang 2024.

“Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Gubernur Kalimantan Tengah beserta seluruh jajarannya atas kinerja dan prestasi yang sudah dicapai,” katanya.

Adapun Fraksi PKB melalui juru bicara Habib Abdul Rasyid menyarankan agar struktur pelaporan LKPJ disusun lebih terperinci dan komprehensif.

“Fraksi PKB mendorong Pemerintah Pemprov Kalimantan Tengah untuk memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung terhadap masyarakat,” tegasnya.

 

Seluruh rekomendasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk peningkatan kinerja dan program pembangunan ke depan di Bumi Tambun Bungai. (red)