PROBORNEO – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Pipit Setyo Rini, menilai program Optimalisasi Lahan (OPLA) dan cetak sawah yang digencarkan pemerintah di wilayahnya tidak hanya penting untuk ketahanan pangan, tetapi juga berpeluang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.
Pipit menyebut, program ini sejalan dengan kebijakan ketahanan pangan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan patut mendapatkan dukungan maksimal.
“Program ini adalah bagian dari ketahanan pangan yang dicanangkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo. Kami mendukung penuh karena manfaatnya bukan hanya dirasakan petani dan masyarakat, tapi juga bisa berkontribusi langsung pada pendapatan daerah,” ujarnya, Selasa (15/4/2025).
Politisi PKB itu menyebut, berdasarkan data yang diterima pihaknya, luasan lahan untuk OPLA dan cetak sawah tahun ini mencapai 102.622 hektare. Dengan skala sebesar itu, kebutuhan alat berat dan bahan bakar yang digunakan berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah melalui pajak.
“Saya ingin menegaskan bahwa penggunaan alat berat dan BBM untuk proyek ini adalah potensi PAD yang sangat signifikan. Ini juga selaras dengan visi Bapak Gubernur Agustiar Sabran dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah,” ucapnya.
Ia mendorong agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) aktif berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) sebagai pelaksana program, agar potensi pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 bisa dioptimalkan.
“Kami di DPRD mendukung sepenuhnya kebijakan nasional soal ketahanan pangan. Tapi kami juga tidak ingin daerah hanya menjadi pelaksana teknis tanpa mendapatkan manfaat fiskal yang sepadan,” tegas Pipit.
DPRD, lanjutnya, siap memberikan pengawalan baik dari sisi anggaran maupun regulasi agar potensi PAD dari program ini benar-benar terealisasi.
“Ini momentum besar untuk membuktikan bahwa pembangunan berbasis desa dan pertanian juga bisa menopang kemandirian fiskal,” pungkasnya. (red)
