PROBORNEO – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima kunjungan kerja dari Komisi I DPRD Kalteng di Ruang Rapat OPAD, Kantor Bapenda, Senin (3/2/2025).
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada 21 Januari 2025 lalu, dengan fokus membahas proyeksi dan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kemudian juga pemberlakuan Opsen Pajak, serta isu-isu strategis lainnya yang krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalteng.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menegaskan pentingnya peran Bapenda sebagai tulang punggung pendapatan daerah.
Ia menyatakan bahwa Komisi I DPRD siap mendukung Bapenda dalam mencapai target PAD, khususnya dalam hal penguatan sarana dan prasarana.
“Lumbung PAD adalah dari Badan Pendapatan Daerah. Oleh karena itu, Komisi I DPRD siap membantu dan memfasilitasi dalam segi sarana dan prasarana demi mengupayakan pencapaian target PAD di Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Muhajirin.
Senada dengan itu, Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung Bapenda, terutama dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat, terkait optimalisasi pengelolaan pajak kendaraan bermotor.
“Kami siap membantu jika terdapat kendala pada UPT Samsat dalam proses penanganan pajak kendaraan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan,” ungkap Yohanes.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bapenda Kalteng, Anang Dirjo, memaparkan sejumlah inovasi yang telah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pajak di seluruh UPT Samsat di 14 kabupaten/kota di Kalteng.
“Kami telah melakukan beberapa inovasi yang terdapat di masing-masing UPT Samsat pada 14 Kabupaten/Kota, di antaranya Samsat Keliling (SAMKEL), Mall Pelayanan Samsat, Samsat Drive Thru, serta ada juga pelayanan yang disediakan di cafe-cafe Samsat di beberapa UPT Samsat. Kami juga menyediakan aplikasi pembayaran pajak secara online melalui aplikasi E-Pahari,” jelas Anang.
Selain layanan fisik yang lebih fleksibel, Bapenda juga mendorong penggunaan transaksi non-tunai untuk memudahkan proses pembayaran pajak, sejalan dengan perkembangan teknologi digital.
“Dengan disediakannya inovasi pembayaran pajak tersebut, masyarakat tidak perlu lagi repot mendatangi kantor Samsat untuk membayarkan pajak kendaraan mereka,” pungkasnya. (red)
