PROBORNEO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menghadiri kegiatan Hasupa Hasundau bersama organisasi kemasyarakatan (ormas) dan insan media dalam rangka silaturahmi sekaligus sosialisasi program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Selasa (10/3/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan media untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan di Kalimantan Tengah.
Dalam pertemuan itu, Gubernur juga mendengarkan serta menyerap berbagai aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan ormas dan media.
Pemerintah provinsi menilai keberadaan ormas dan media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi sekaligus penyalur aspirasi masyarakat.
Melalui peran tersebut, diharapkan berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih transparan, cepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Agustiar Sabran menyampaikan bahwa pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera tentu membutuhkan proses dan tidak dapat langsung berjalan secara sempurna, terlebih di tengah kondisi efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjadikan KHBS sebagai program prioritas untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu dan yang tinggal di wilayah pedalaman, dapat terpenuhi.
“Saya berharap kepada rekan-rekan semua untuk dapat memberikan informasi yang utuh dan mengedukasi masyarakat mengenai pelaksanaan KHBS dan marilah kita bersinergi dan berkolaborasi mengawal pelaksaan KHBS ini agar tepat sasaran serta tepat aturan sehingga benar – benar manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah”, ujarnya.
Melalui kegiatan silaturahmi tersebut, pemerintah provinsi berharap terbangun komunikasi yang lebih kuat antara pemerintah, ormas, dan media dalam mengawal pelaksanaan program-program pembangunan di daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Plt Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (red)
