PROBORNEO – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PAN, Muhammad Syauqie, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan anggaran perbaikan jalan nasional di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Langkah ini ia pandang sebagai upaya konkret menjawab persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi kendala utama mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Syauqie menyoroti data dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR yang mencatat Kalimantan Tengah sebagai provinsi dengan jalan nasional rusak terpanjang di Indonesia, mencapai 191,56 kilometer.
“Data dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU tentu menjadi perhatian serius bagi kami. Fakta bahwa Kalimantan Tengah menempati posisi tertinggi dengan panjang jalan nasional rusak mencapai 191,56 kilometer menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).
Ia menilai, kondisi tersebut tidak hanya menghambat akses masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi barang dan geliat ekonomi daerah.
“Karena itu, kami menilai perbaikan infrastruktur jalan nasional ke depan di Kalimantan Tengah harus menjadi prioritas nasional,” tegasnya.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan jalan di Kalteng cukup parah, mulai dari kondisi tanah gambut dan rawa, aktivitas kendaraan berat dari sektor tambang dan perkebunan, hingga faktor cuaca ekstrem.
“Pertama, kondisi tanah gambut dan rawa membuat konstruksi jalan mudah rusak bila tidak dibangun dengan desain teknis yang tepat. Kedua, beban kendaraan berat dari aktivitas tambang dan perkebunan sering melampaui daya dukung jalan. Ketiga, cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi mempercepat kerusakan permukaan jalan,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat asal Kalteng, Syauqie memastikan dirinya akan terus memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran perbaikan jalan nasional melalui pembahasan bersama Kementerian PUPR di Komisi V DPR RI.
“Sebagai anggota DPR RI dari Kalimantan Tengah, saya akan terus mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan nasional melalui pembahasan di Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian PU,” katanya.
Ia juga mendorong agar pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) agar mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.
“Kami juga akan mengusulkan agar program infrastruktur di Kalimantan Tengah dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) atau minimal program prioritas tahunan, sehingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Syauqie menyebut, persoalan infrastruktur di Kalteng sudah beberapa kali disampaikan dalam rapat kerja dengan Kementerian PUPR, termasuk usulan peningkatan anggaran dan percepatan pelaksanaan proyek di lapangan.
“Permasalahan ini sudah kami sampaikan dalam beberapa rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Kementerian PU, khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga. Kami meminta agar ada peningkatan porsi anggaran untuk Kalimantan Tengah serta percepatan tender dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” ucapnya.
Ia menegaskan akan terus membangun komunikasi lintas kementerian agar kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada daerah yang masih tertinggal secara infrastruktur.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat komunikasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, agar kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan benar-benar berpihak pada wilayah yang masih tertinggal infrastrukturnya seperti Kalimantan Tengah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syauqie berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat diperkuat agar pembangunan infrastruktur berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Saya berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi lebih erat dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan tidak boleh hanya fokus pada pembangunan baru, tetapi juga harus disertai pemeliharaan berkala dengan standar mutu yang tinggi,” tuturnya.
Ia juga mendorong optimalisasi penggunaan material lokal yang sesuai kondisi geografis Kalimantan Tengah serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan proyek.
“Selain itu, saya mendorong agar penggunaan material lokal yang sesuai kondisi tanah gambut dan rawa lebih dioptimalkan, serta pengawasan proyek dilakukan secara transparan dengan melibatkan masyarakat,” ujarnya.
Dengan kerja sama antara DPR, pemerintah pusat, dan daerah, Syauqie optimistis masalah jalan rusak di Kalteng dapat diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.
“Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat antara DPR, pemerintah pusat, dan daerah, saya yakin persoalan jalan rusak di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (red)
