PROBORNEO – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Syauqie, menegaskan komitmennya untuk mengawal alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menopang pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Langkah ini diambil sebagai respons atas penurunan signifikan dana transfer pusat yang menekan kapasitas fiskal daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Syauqie usai menerima audiensi jajaran DPRD Provinsi Kalteng dan Pemerintah Kabupaten Katingan di ruang Fraksi PAN DPR RI, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Delegasi daerah melaporkan berkurangnya kucuran dana pusat menyebabkan penundaan berbagai program prioritas.
Syauqie mengakui penurunan dana transfer secara drastis membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kewalahan membiayai kebutuhan dasar.
Ia menekankan pentingnya intervensi pusat pada proyek strategis.
“Saya memahami bahwa penurunan dana transfer membuat daerah kesulitan membiayai pembangunan, terutama infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, perumahan, dan pengendalian banjir. Karena itu, dukungan APBN sangat penting untuk proyek yang strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat, dengan catatan perencanaannya harus matang dan siap dijalankan,” ujar Syauqie.
Legislator daerah pemilihan Kalteng ini merinci sektor krusial yang harus tetap berjalan meliputi jalan penghubung, jembatan, irigasi, perumahan rakyat, drainase, hingga akses internet pedalaman.
Ia menegaskan pendanaan APBN dapat diakses selama pemerintah daerah proaktif memenuhi persyaratan teknis.
“Meski ada pengurangan dana, kami tetap mengawal anggaran agar kebutuhan daerah diperjuangkan secara adil. Infrastruktur penting bisa didukung APBN jika kesiapan teknis, dokumen perencanaan, dan perizinan sudah siap,” tambahnya.
Sebagai mitra Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, Syauqie mendorong pemda lebih kreatif memanfaatkan program nasional.
Ia berkomitmen menjadi jembatan komunikasi efektif antara daerah dan pusat.
“Saya akan mengawal aspirasi ini dalam pembahasan anggaran dengan mempertimbangkan urgensi dan dampaknya bagi masyarakat, sekaligus mendorong agar lebih banyak lagi program nasional dapat dirasakan manfaatnya di daerah,” tegas Syauqie.
Syauqie berjanji akan membawa hasil koordinasi ini ke rapat kerja dengan kementerian terkait.
Upaya ini diharapkan memberikan napas baru bagi pembangunan Kalteng guna memastikan kualitas pelayanan publik dan konektivitas wilayah tetap terjaga di tengah keterbatasan fiskal. (red)
