PROBORNEO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan yang terukur pada jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) guna menjamin keberlanjutan roda pemerintahan.
Pengisian jabatan Sekda secara definitif dipandang mendesak seiring dengan segera berakhirnya masa pengabdian Leonard S. Ampung yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menyoroti bahwa ketergantungan pada status pelaksana tugas (Plt) dalam jangka panjang dapat memengaruhi efektivitas koordinasi birokrasi.
Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk segera mengaktifkan mekanisme seleksi jabatan pimpinan tinggi madya tersebut.
“Memang ini hak gubernur, tapi kami dari DPRD sebagai mitra juga mendorong agar penetapan Sekda ini jangan terlambat. Apalagi Pak Leo ini sebentar lagi purna tugas,” ujar Purdiono di Palangka Raya, Kamis (12/2/2026).
Purdiono menilai, langkah persiapan sejak dini merupakan bentuk mitigasi agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan definitif yang terlalu lama.
Menurutnya, Pemprov memiliki banyak talenta pejabat kompeten yang secara kepangkatan dan pengalaman sudah sangat layak untuk diorbitkan memimpin sekretariat daerah.
“Disiapkan saja dari sekarang mekanisme-mekanismenya, supaya nanti jabatan tinggi di lingkup Pemprov itu langsung terisi dan diharapkan tidak lagi Plt,” tambahnya.
Legislator ini juga mengingatkan bahwa sosok Sekda memiliki peran krusial sebagai jembatan administratif antara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan seluruh jajaran perangkat daerah serta lembaga legislatif.
Stabilitas koordinasi ini sangat diperlukan dalam mengawal setiap program pembangunan agar tepat sasaran.
“Siapapun nanti Sekdanya, kami di DPRD sangat mengharapkan bisa berkoordinasi baik dengan DPRD, terutama dalam hal program kegiatan,” tandas Purdiono.
DPRD Kalteng berharap proses pengisian jabatan ini dilakukan secara matang dan transparan, sehingga terpilih sosok yang tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial yang kuat untuk mengoordinasikan seluruh kebijakan strategis pemerintah provinsi ke depan. (red)
