PROBORNEO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran secara resmi meluncurkan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahannya bersama Wakil Gubernur (Wagub) Edy Pratowo.
Peluncuran yang digelar di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (20/2/2026), ditandai dengan pemukulan gong serta penyerahan kartu secara simbolis kepada delapan perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Turut hadir mendampingi Gubernur dan Wagub, unsur Forkopimda atau yang mewakili, Ketua TP PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Wakil Ketua TP PKK Kalteng Nunu Andriani Edy Pratowo, serta Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Leonard S. Ampung.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa KHBS merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, terutama bagi masyarakat kecil dan yang berada di wilayah pedalaman.
“Peluncuran kartu ini juga bentuk komitmen kami di tengah efisiensi yang mengakibatkan APBD tahun 2026 hanya sebesar Rp 5,4 triliun, turun drastis dibanding APBD 2025 yang mencapai Rp 10,2 triliun,” jelasnya.
KHBS disebut menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Program ini mencakup dukungan di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, dan ekonomi.
Untuk memastikan program berjalan optimal, pemerintah membuka ruang pengaduan, evaluasi, serta koordinasi hingga tingkat desa dan kelurahan, termasuk pemutakhiran data secara berkala.
“Mari kita bersama mengawasi penerapan kartu ini, sehingga penggunaan Kartu Huma Betang Sejahtera tepat sasaran dan tepat aturan,” ajak Gubernur Kalteng Agustiar Sabran.
Sementara itu, Plt. Sekda Leonard S. Ampung melaporkan bahwa peluncuran tersebut sekaligus menandai dimulainya pendistribusian KHBS.
Sumber data utama penetapan KPM mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui setiap triwulan.
Distribusi kartu melibatkan relawan KHBS yang terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Pendamping Desa.
Program ini ditargetkan menjangkau 279.434 kepala keluarga dengan total anggaran sekitar Rp400 miliar untuk seluruh bidang bantuan, dan diharapkan rampung pada akhir Februari 2026.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Sosial Provinsi Kalteng dengan PT Bank Kalteng dan Perum Bulog Kantor Wilayah Kalteng, dilanjutkan simulasi penggunaan KHBS serta pelepasan bantuan pangan di Lobi Kantor Gubernur.
Bantuan pangan tersebut akan disalurkan ke 14 kabupaten/kota se-Kalteng paling lambat H-5 sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan dan Lebaran. (red)
