PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mulai menyiapkan langkah strategis dalam menghadapi dinamika kependudukan yang terus berkembang.
Hal itu ditandai dengan digelarnya Workshop Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Selasa (20/5/2025).
Mewakili Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Leonard S. Ampung, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang), Yuas Elko, hadir membuka kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas SDM di daerah.
“Potensi ini hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila penduduk usia produktif memiliki akses yang memadai terhadap kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan lapangan kerja,” jelas Yuas.
Selain itu, ia juga mengingatkan soal ancaman Ageing Population yang mulai membayangi Indonesia, seiring meningkatnya proporsi lansia yang berpotensi menjadi beban bagi penduduk usia produktif.
Dijelaskan Yuas, sesuai Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, setiap daerah wajib menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai upaya merekayasa dinamika kependudukan jangka panjang.
“GDPK dinilai berpotensi menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang sinergis, konvergen, dan berkesinambungan. Namun, GDPK masih bersifat konseptual, sehingga diperlukan penyusunan peta jalan kependudukan dan pembangunan keluarga yang diperbarui setiap lima tahun dan memuat rencana aksi lebih teknis,” paparnya.
Momentum penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029 pun dinilai menjadi peluang strategis untuk mengintegrasikan target-target kependudukan ke dalam dokumen perencanaan daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sepenuhnya menyambut baik perihal pengintegrasian indikator Bangga Kencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan menggerakkan perangkat daerah yang tugas fungsinya terkait dengan penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan,” ujar Yuas.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, dalam keynote speech-nya menegaskan pentingnya pendekatan berbasis manusia dalam pembangunan.
“Pembangunan itu berfokus kepada manusia, artinya pembangunan Provinsi/Kabupaten/Kota ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat harus menjadi subjek dalam pembangunan, bukan sekadar objek, sehingga peran aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan berbagai program yang dijalankan.
Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan peta jalan kependudukan yang konkret, adaptif, dan berpihak pada kepentingan rakyat Kalimantan Tengah ke depan. (red)
