PROBORNEO – Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Syauqie, kembali menyoroti kondisi infrastruktur jalan nasional di wilayahnya yang masih memprihatinkan.
Hal itu disampaikan Syauqie dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum di Gedung Nusantara, Senayan, Senin (17/11/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN 2025 dan rencana program Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2026.
Dalam forum itu, Syauqie menyampaikan apresiasinya terhadap capaian anggaran kementerian, namun ia menegaskan bahwa Kalimantan Tengah masih menghadapi persoalan serius terkait infrastruktur dasar.
“Kami mengapresiasi terhadap kinerja dan program yang telah dilakukan dan sudah diberikan kepada rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah,” ujar Syauqie.
Ia kemudian membeberkan bahwa Kalimantan Tengah tercatat sebagai provinsi dengan kondisi jalan nasional rusak terpanjang secara nasional, yakni mencapai 191,56 kilometer.
Data terbaru yang diterima pihaknya juga menunjukkan masih adanya 185,20 km jalan berstatus agregat, jalan beraspal dengan lebar hanya enam meter sepanjang 552,86 km, 76 titik rawan longsor pada sepuluh ruas, serta enam ruas jalan rawan banjir.
Menurutnya, kondisi tersebut menandakan ketimpangan pemerataan pembangunan infrastruktur antarwilayah di Indonesia.
“Kami menilai ada ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah di negeri ini. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius Menteri Pekerjaan Umum,” tegas Syauqie.
Ia menambahkan bahwa kerusakan jalan di Kalimantan Tengah berdampak langsung pada mobilitas masyarakat, distribusi barang, pengangkutan hasil alam, hingga laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Situasi itu kian mengkhawatirkan karena pada APBN 2026, tidak ada alokasi anggaran pembangunan jalan nasional untuk Kalimantan Tengah. Yang tersedia, kata dia, hanya anggaran untuk reservasi jembatan, jalan, dan pengawasan.
“Untuk jalan nasional itu tidak ada anggarannya, sementara banyak jalan rusak yang sudah berubah menjadi bubur,” ungkapnya di hadapan Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo.
Pada kesempatan tersebut, Syauqie menegaskan pentingnya perhatian khusus pemerintah pusat terhadap Kalimantan Tengah.
“Pada Raker ini, kami meminta dan berharap Kalimantan Tengah harus mendapat perhatian khusus dari Menteri Pekerjaan Umum dan Dirjen Bina Marga karena Kalteng juga Indonesia, dan tidak boleh ada ketimpangan infrastruktur di negeri ini,” tutup Syauqie. (red)
