PROBORNEO – Kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menjadi sorotan.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, menilai persoalan infrastruktur ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah, karena sebagian besar ruas jalan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Perlu dipahami bersama, jalan negara itu pembiayaannya sepenuhnya dari pusat. Jadi kalau anggaran yang dikucurkan menurun, otomatis berdampak pada lambatnya perbaikan di lapangan,” ujarnya, Senin (3/11/2025).
Menurut Lohing, penurunan anggaran dari pusat dalam beberapa tahun terakhir menjadi penyebab utama lambatnya perbaikan jalan.
Ia mengungkapkan, dana untuk penanganan jalan yang sebelumnya mencapai sekitar Rp1 triliun per tahun kini menurun drastis, bahkan tidak sampai sepertiganya.
“Bayangkan, dengan wilayah Kalteng yang begitu luas dan ruas jalan negara yang ribuan kilometer panjangnya, tentu dana segitu sangat tidak mencukupi. Akibatnya, banyak titik jalan rusak yang tidak tertangani secara maksimal,” bebernya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, persoalan infrastruktur di Kalteng tidak hanya menyangkut soal dana, tetapi juga kondisi geografis yang menantang.
Karakteristik tanah gambut, curah hujan tinggi, serta akses ke wilayah pedalaman membuat biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan jauh lebih besar dibanding daerah lain.
“Karena karakteristik wilayahnya berbeda, Kalteng memerlukan perhatian khusus dari pusat. Kalau alokasi anggaran malah dikurangi, bagaimana kita mau mengejar ketertinggalan infrastruktur?” tegasnya.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi IV DPRD Kalteng berencana berkoordinasi dengan Balai PUPR dan Pemprov Kalteng untuk menyampaikan langsung aspirasi ke Kementerian PUPR.
Tujuannya agar pemerintah pusat melakukan evaluasi dan kembali meningkatkan alokasi dana perbaikan jalan di Kalteng.
“Kami akan sampaikan langsung agar ada evaluasi dari pusat. Jalan adalah urat nadi perekonomian masyarakat. Kalau aksesnya rusak, aktivitas warga terganggu, harga kebutuhan naik, dan ekonomi daerah pun ikut terdampak,” tutur Lohing.
Ia menegaskan, DPRD Kalteng akan terus mengawal isu infrastruktur hingga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
Menurutnya, dengan dukungan anggaran yang memadai, Kalteng dapat segera mempercepat pembangunan jalan dan membuka akses ekonomi masyarakat di pelosok.
Dengan dorongan kuat dari legislatif dan sinergi lintas lembaga, Kalteng diharapkan bisa keluar dari ketertinggalan infrastruktur dan memperkuat konektivitas antarwilayah, sebagai langkah nyata menuju pemerataan pembangunan di Bumi Tambun Bungai. (red)
