PROBORNEO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, menerima langsung aspirasi serikat buruh bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam dialog yang digelar di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Jumat (1/5/2026).
Pertemuan yang bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional 2026 itu menjadi wadah komunikasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perwakilan serikat pekerja untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah.
Dalam arahannya, Agustiar Sabran mengapresiasi langkah serikat buruh yang memilih menyampaikan aspirasi melalui dialog dan diskusi.
Menurutnya, pendekatan tersebut lebih efektif dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pekerja.
“Kami selaku pemerintah daerah sangat bahagia dan bangga. Ini yang kami harapkan. Daripada turun ke jalan, bakar-bakar yang tidak jelas, kita lebih baik berdiskusi seperti ini, melihat substansi dan dampaknya bagi daerah,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan bahwa setiap bentuk partisipasi dalam menyikapi berbagai isu harus tetap memperhatikan kepentingan daerah agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan maupun stabilitas wilayah.
“Kalau partisipasi, harus ada ukurannya. Jangan sampai daerah kita dirugikan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai kearifan lokal Kalimantan Tengah yang selama ini menjadi kekuatan dalam membangun kebersamaan dan persatuan masyarakat.
“Kita punya warisan leluhur yang harus dijaga. Identitas kita adalah kebersamaan. Dengan kebersamaan, kita mudah berkoordinasi dan mengantisipasi berbagai persoalan,” katanya.
Selain mendengarkan aspirasi buruh, Agustiar turut memaparkan kondisi fiskal daerah yang saat ini menghadapi tantangan akibat keterbatasan anggaran pembangunan.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan berbagai program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin melihat masyarakat bahagia, itu kebahagiaan kami. Tapi dengan kondisi anggaran yang terbatas, semua harus kita hadapi bersama,” ungkapnya.
Di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk mendorong perusahaan yang berinvestasi di daerah agar mengutamakan tenaga kerja lokal.
“Kalau ada investasi masuk, tenaga lokal harus diutamakan. Wajib menerima tenaga kerja lokal, itu komitmen kami,” tegas Gubernur.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus memberikan perhatian pada sektor pendidikan melalui program kuliah gratis dan berbagai bantuan sosial sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memutus rantai kemiskinan.
“Kami tidak ingin melihat anak-anak Kalimantan tidak bisa sekolah. Pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, perwakilan serikat buruh menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pengawasan upah minimum, perlindungan pekerja outsourcing, jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, hingga persoalan jam kerja dan kesejahteraan pekerja.
Menanggapi hal itu, unsur Forkopimda menyatakan kesiapan untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk perusahaan yang belum memenuhi kewajiban perlindungan terhadap pekerja.
Dialog berlangsung interaktif dan menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja guna mewujudkan hubungan industrial yang harmonis serta mendukung stabilitas pembangunan di Kalimantan Tengah. (red)
