PROBORNEO – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Siti Nafsiah, menekankan pentingnya pengawasan lapangan secara berkala untuk memastikan ketersediaan pangan dan stabilitas harga benar-benar terjaga hingga ke tingkat konsumen menjelang perayaan Idulfitri 2026.
Meskipun Perum Bulog Kanwil Kalteng saat ini telah mengamankan stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 14.458 ton, legislatif mengingatkan bahwa ketersediaan fisik harus dibarengi dengan pencegahan praktik spekulasi oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Memang demikianlah yang kita harapkan, kami berharap ketersediaan pangan tetap terjaga dengan baik tidak hanya Ramadan tetapi juga menghadapi Hari Raya Idul Fitri yang akan datang dan demikian juga dengan harga-harga kita harapkan stabil,” ucap Siti Nafsiah di Palangka Raya, Kamis (5/2/2026).
Politisi Partai Golkar ini menyampaikan bahwa kepastian stok beras yang melimpah merupakan jaminan ketenangan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah di bulan suci.
Namun, ia mewaspadai potensi kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Siti Nafsiah mengapresiasi langkah proaktif Bulog dan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Baginya, kolaborasi tersebut harus bermuara pada perlindungan daya beli masyarakat agar tidak terbebani oleh kelangkaan barang atau lonjakan harga yang tidak wajar.
“Pemantauan di lapangan tetap harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kestabilan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga ke tingkat bawah,” tegasnya.
DPRD Kalteng berharap Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Satgas Pangan dapat memperketat pengawasan di pasar-pasar tradisional maupun ritel.
Langkah ini krusial untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan berlebih di tengah momentum Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.
Dengan stok beras SPHP yang dinilai sangat mencukupi, pemerintah diharapkan dapat melakukan intervensi pasar secara cepat jika ditemukan indikasi fluktuasi harga yang mulai tidak terkendali di seluruh kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Tengah. (red)
