PROBORNEO – DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) memperluas langkah antisipatifnya menghadapi tantangan fiskal 2026 dengan melakukan kunjungan studi banding ke DPRD Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
Upaya ini menjadi salah satu bentuk penguatan perencanaan pembangunan setelah kedua daerah sama-sama mengalami pemotongan transfer pusat dalam jumlah besar.
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Barsel, H. Farid Yusran. Ia menegaskan bahwa pertukaran pengalaman dengan daerah lain menjadi kebutuhan mendesak, mengingat kondisi fiskal yang dihadapi Barsel tidak jauh berbeda dengan Batola.
Kabupaten Batola telah mengalami pengurangan anggaran lebih dari Rp300 miliar, sedangkan Barsel terdampak lebih besar dengan pengurangan lebih dari Rp400 miliar.
Situasi tersebut membuat keduanya sepakat untuk melakukan peninjauan ulang dan penyesuaian menyeluruh terhadap arah pembangunan tahun depan.
“Kunjungan ke sini dalam rangka studi banding terkait dengan perencanaan pembangunan di Tahun 2026,” ujar Farid Yusran dalam pertemuan tersebut.
Diskusi berlangsung fokus pada strategi penajaman program, terutama melalui pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Selain membahas capaian dan tantangan, pertemuan ini juga menggali pola efisiensi serta langkah-langkah adaptasi yang dirumuskan kedua pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik meski anggaran terbatas.
Tenaga Ahli DPRD Batola, Dahlan, menyampaikan bahwa pembahasan berlangsung terbuka dan saling menguatkan.
Ia menilai banyak poin strategis yang berhasil dipertukarkan, terutama terkait model penyesuaian program tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
“Termasuk hal-hal lainnya diutarakan mereka dari diskusi tadi,” ujarnya.
Melalui forum pertukaran pengetahuan ini, baik DPRD Barsel maupun DPRD Batola berharap dapat memperkuat kemampuan merespons tekanan fiskal nasional di tahun mendatang.
Kolaborasi tersebut dipandang bukan hanya sebagai studi banding, melainkan bentuk kesiapsiagaan bersama untuk memastikan pembangunan tetap berjalan dan pelayanan publik tetap terjaga di tengah keterbatasan anggaran. (red)
