PROBORNEO — Kelangkaan dan sulitnya akses pupuk bersubsidi terus membayangi produktivitas petani di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, Kabupaten Barito Selatan (Barsel). Kondisi ini disebut telah berlangsung menahun dengan mekanisme penyaluran yang tidak merata, membuat petani di pinggiran sungai berada pada posisi paling rentan.
Anggota DPRD Barsel, Purliani Thea, mengungkapkan bahwa sistem distribusi saat ini masih terpusat pada titik yang sulit dijangkau, sehingga sebagian besar petani harus menempuh jarak jauh dan mengeluarkan ongkos logistik besar hanya untuk menebus pupuk.
“Ironis. Pupuk subsidi itu ada, tapi aksesnya timpang. Petani DAS justru harus berjuang ekstra. Ini jelas menyimpang dari semangat subsidi,” ucapnya, Senin (3/11/2025).
Ia menjelaskan, sejumlah desa seperti Tanjung Jawa dan kawasan tani yang mengandalkan klotok/perahu, tidak hanya menanggung ongkos transportasi darat hingga ke titik tebus, tetapi juga biaya BBM di jalur air saat pengangkutan ke desa.
Menurutnya, permasalahan ini bukan lagi bersifat teknis, melainkan membutuhkan terobosan kebijakan yang lebih fundamental. DPRD Barsel pun menyusun rekomendasi strategis, meliputi:
- Desentralisasi titik tebus hingga ke kecamatan atau desa DAS,
- Penguatan kios pupuk berbasis lokal, termasuk BUMDes dan koperasi desa,
- Integrasi data penerima agar alokasi sesuai fakta kebutuhan di lapangan, dan
- Skema antar langsung ke desa DAS pada musim tanam.
“Subsidi harus meringankan, bukan membebani. Kami minta pemerintah lakukan reformasi total pada rantai distribusi,” tegasnya.
Purliani menambahkan, isu pupuk juga berkaitan erat dengan ketahanan pangan, stabilitas sosial di pedesaan, dan komitmen pemerintah daerah dalam penguatan ekonomi tani. Ia memastikan DPRD akan terus mengawal, baik melalui rapat kerja lintas dinas, maupun mendorong dukungan Pemprov Kalteng dalam pengawasan bersama.
“Jangan sampai petani kita kalah di ladang sendiri hanya gara-gara urusan pupuk yang tak kunjung tuntas,” tutupnya. (red)
