Muara Teweh – Implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Salah satu langkah konkretnya adalah melalui penyelenggaraan uji kompetensi dan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama yang melibatkan tim penilai eksternal dari akademisi.
Kegiatan yang digelar di Aula Setda Lantai I ini diikuti oleh para pejabat teras, mulai dari para Staf Ahli Bupati hingga Kepala Badan dan Dinas. Sekretaris Daerah Muhlis menegaskan bahwa transparansi dalam penilaian kompetensi adalah kunci untuk menghasilkan birokrasi yang sehat dan tangguh.
Muhlis menyatakan bahwa hasil dari uji kompetensi ini akan menjadi instrumen kebijakan bagi pimpinan daerah dalam mengambil keputusan kepegawaian. Dengan penilaian yang objektif, diharapkan tidak ada lagi penempatan jabatan yang hanya berdasarkan pertimbangan subjektif, melainkan murni karena kualitas.
Tim evaluasi yang terdiri dari Inspektorat dan akademisi dari Palangka Raya memberikan bobot penilaian pada aspek manajerial dan sosiokultural. Hal ini penting agar pejabat Barito Utara tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga memiliki etika kepemimpinan yang baik dalam melayani masyarakat.
Beberapa pejabat yang mengikuti proses ini antara lain Kadis Dagrin Dewi Handayani, Kadis Damkarmat Ajirni, hingga Kalak BPBD Simamoraturahman. Partisipasi penuh dari seluruh eselon II menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk terus meningkatkan performa pemerintahan daerah.
Pada akhirnya, penguatan kompetensi ini diharapkan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh. Pemkab Barito Utara berkomitmen bahwa setiap perubahan posisi jabatan nantinya didasarkan pada hasil evaluasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
