Muara Teweh – Memperbaiki integritas daerah menjadi misi utama Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, dalam arahannya pada Selasa (13/1/2026). Ia memaparkan fakta bahwa Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD/MCP KPK) Barito Utara termasuk yang terendah di Kalimantan Tengah. Hal ini menjadi titik tekan yang harus segera diperbaiki oleh seluruh jajaran pemerintahan dalam enam bulan ke depan.
Bupati meminta seluruh ASN yang mengelola anggaran dan proyek fisik untuk menutup rapat celah-celah penyimpangan. Penekanan pada kerja yang sesuai aturan, transparan, dan akuntabel menjadi pesan berulang dalam sambutannya. Shalahuddin berjanji akan memantau secara langsung progres perbaikan sistem pencegahan korupsi ini melalui evaluasi rutin setiap tiga bulan.
Rendahnya skor MCP KPK ini diakui Bupati berkaitan erat dengan tata kelola administrasi yang membuat Barito Utara masih menyandang status WDP dari BPK. Untuk itu, ia menuntut adanya perubahan drastis dalam cara ASN mendokumentasikan dan melaporkan setiap kegiatan keuangan. Disiplin administrasi dianggap sama pentingnya dengan disiplin kehadiran di kantor setiap pagi.
Selain aspek pengawasan, Bupati juga menyoroti masalah penyerapan anggaran yang baru mencapai 71 persen. Menurutnya, penyerapan yang rendah seringkali disebabkan oleh keraguan aparatur dalam mengeksekusi program karena takut salah secara hukum. Namun, ia menegaskan asalkan bekerja jujur dan sesuai aturan, ASN tidak perlu takut untuk mempercepat realisasi anggaran demi kepentingan rakyat.
Dalam apel pagi tersebut, Bupati juga memaparkan struktur kekuatan fiskal daerah. Dengan APBD Rp3,4 triliun, potensi pembangunan Barito Utara sangat besar. Ia berharap pada bulan Maret nanti, penyerapan anggaran sudah menyentuh 30 persen agar dampak ekonominya langsung terasa di tengah masyarakat. Hal ini membutuhkan kerja keras dan komitmen tinggi dari semua lini.
Setelah memberikan arahan yang cukup tegas, Bupati memberikan apresiasi kepada instansi vertikal melalui penyerahan kendaraan dinas. Penyerahan bantuan kendaraan kepada pihak Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan Kemenag ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam pengawasan dan pelayanan di Barito Utara. Kebersamaan ini menjadi modal penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.
