PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menerima kunjungan Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bersama Tim Pendamping dari Bappenas dalam rangka pemeriksaan kinerja atas efektivitas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pemenuhan ketersediaan serta keterjangkauan pangan di daerah.
Pemeriksaan ini berlangsung pada 3–7 November 2025, sementara kegiatan Entry Meeting Uji Petik Pemeriksaan digelar di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Senin (3/11/2025).
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam paparannya menjelaskan bahwa pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, khususnya di sektor ketahanan pangan.
Menurutnya, transisi kepemimpinan pasca Pemilu dan Pilkada membawa dinamika baru dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yang kini memungkinkan adanya penyelarasan antara kebijakan di tingkat pusat dan daerah.
“Mulai dari RPJPN dan RPJPD, RPJMN dan RPJMD, hingga RKP dan RKPD pada periode yang sama,” imbuhnya.
Leonard menilai, pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan, sehingga diperlukan perencanaan yang lebih sinergis dan kolaboratif antarinstansi.
“Sebagai salah satu siklus pembangunan, tahap monitoring dan evaluasi menjadi suatu bagian yang strategis dalam hal menjamin kualitas, ketepatan, dan percepatan pembangunan,” jelasnya.
Dalam mendukung program ketahanan pangan, Pemprov Kalteng disebut terus melakukan sinergi dengan berbagai pihak melalui program Food Estate, Cetak Sawah, dan Optimalisasi Lahan.
Selain itu, pemerintah juga menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan menggandeng BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, distributor, serta petani dan peternak lokal.
Sementara itu, Pengendali Teknis Tim Pemeriksa BPK RI, Ikawani Girsang, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah melaksanakan pemeriksaan tematik nasional dengan salah satu fokusnya pada program ketahanan pangan.
“Dalam pemeriksaan ini, hampir semua perwakilan BPK menurunkan satu tim untuk pemeriksaan di tingkat Pemprov,” jelasnya.
Ia menambahkan, karena entitas yang diperiksa adalah Bappenas, maka pihaknya turut didampingi langsung oleh tim dari kementerian tersebut.
“Memang pemeriksaan kami dalam rangka kami melihat bagaimana perencanaan, monitoring, dan evaluasi dilakukan Bappenas untuk program ketahanan pangan,” ujarnya.
Ikawani juga menyebut, pemeriksaan serupa dilakukan di sejumlah provinsi lain, antara lain DIY, Jawa Tengah, Aceh, Papua Selatan, dan Sulawesi Utara.
“Untuk menilai efektivitas perencanaan. Yang kami uji petik terkait bagaimana kebijakan program ketahanan pangan, bagaimana penyusunan program, bagaimana pelaksanaan dan koordinasinya dengan Kementerian PPN/Bappenas, pelaksanaan Food Estate, serta pemantauan dan evaluasi program ketahanan pangan,” paparnya. (red)
