Pemkab Barito Utara

BPK Kalteng Mulai Pemeriksaan Kepatuhan, Pemkab Barito Utara Nyatakan Kesiapan Penuh

Whatsapp Image 2025 11 23 At 14.15.13

PROBORNEO – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan untuk anggaran tahun 2025. Pertemuan berlangsung di Aula Setda Lantai I dan dihadiri jajaran perangkat daerah.

Kegiatan ini menjadi titik awal dimulainya pemeriksaan terhadap tiga sektor penting pengelolaan anggaran daerah, yakni belanja barang dan jasa, hibah, serta belanja modal. BPK menegaskan bahwa pemeriksaan ini ditujukan untuk menilai kepatuhan perangkat daerah terhadap ketentuan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah, Drs Muhlis, memberikan sambutan mewakili Bupati H Shalahuddin. Ia menyampaikan apresiasi terhadap BPK dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung seluruh proses pemeriksaan.

Dalam sambutannya, Muhlis menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap pemeriksaan ini mampu memberikan rekomendasi strategis demi memperkuat tata kelola pemerintahan.

Inspektur Barito Utara, Rakhmat Muratni, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan dokumen lengkap mulai dari laporan keuangan hingga bukti pendukung pengeluaran anggaran. Koordinasi antar-perangkat daerah juga telah dilakukan untuk memastikan kelancaran pemeriksaan.

Ia menambahkan bahwa pemeriksaan dari BPK merupakan sarana penting untuk memastikan sistem pengendalian internal bekerja secara optimal. Pemerintah daerah disebut siap berkolaborasi dan menerima masukan konstruktif.

Perwakilan Tim BPK Kalteng menyampaikan bahwa pemeriksaan kali ini bersifat menyeluruh dan menekankan aspek efektivitas anggaran. Tujuan akhirnya adalah memastikan pengelolaan dana publik berjalan sesuai prinsip good governance.

Entry meeting ditutup dengan proses serah terima berkas antara Pemkab Barito Utara dengan Tim BPK. Kegiatan berlangsung lancar dan penuh keharmonisan.

Momentum ini menjadi penting sebagai upaya bersama menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (Red)