Muara Teweh, 15 Januari 2026 – Menyadari bahwa kewenangan penetapan kawasan hutan berada di tangan pemerintah pusat, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara mulai membangun strategi komunikasi lintas sektor. Langkah ini diambil untuk memangkas birokrasi yang berbelit dalam pengajuan revisi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, H. Taufik Nugraha, mengungkapkan bahwa komunikasi dengan rekan separtai di DPR RI telah dijalin. Tujuannya agar aspirasi dari Barito Utara mendapatkan pengawalan langsung di komisi yang membidangi kehutanan dan agraria.
“Isu ini harus ditarik ke level nasional agar menjadi prioritas. Kami memanfaatkan jaringan partai untuk memastikan suara warga Barito Utara terdengar di Senayan,” ujar Taufik.
Selain dengan DPR RI, Fraksi PDIP juga mendorong sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Keselarasan data antara daerah dan provinsi sangat krusial dalam proses usulan revisi.
Taufik percaya bahwa pendekatan yang komprehensif ini akan membuahkan hasil positif. Ia melihat adanya kemauan politik yang kuat dari berbagai pihak untuk menata ulang kawasan hutan demi kepentingan rakyat.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ini adalah kerja kolektif antara daerah, provinsi, dan pusat untuk menyelesaikan masalah klasik yang sudah berlarut-larut ini,” tambahnya. (dd)
