DPRD Kalimantan Tengah

DPRD Minta Pemprov Kendalikan Harga pada Ramadan dan Jelang Idulfitri

img 20260220 wa0047

 

PROBORNEO – Momentum bulan suci Ramadan dan Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Agie, mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalteng untuk segera mengambil langkah strategis guna menekan potensi gejolak harga bahan pokok.

Menurut Agie, pengalaman setiap tahun menunjukkan bahwa momentum hari besar keagamaan kerap diikuti kenaikan harga sejumlah komoditas penting. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih proaktif melakukan pengawasan dan pengendalian sejak dini.

Ia menekankan tiga hal utama yang harus menjadi perhatian serius. Pertama, melalui Dinas Perdagangan, pemerintah wajib memastikan ketersediaan stok bahan pangan di tingkat distributor dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:  DPRD Kalteng Kritik Pola Tambal Sulam Jalan, Minta Solusi Permanen

Kedua, koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Dinas Perhubungan, dinilai sangat penting untuk menjamin kelancaran distribusi, baik melalui jalur darat maupun sungai.

Ia menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang rusak agar segera diperbaiki supaya pengiriman bahan pokok ke daerah tidak terhambat.

“Karena Kalimantan Tengah ini transportasinya ada dua: ada darat, ada sungai. Jadi dipastikan itu nanti, harapannya mereka memperhatikan itu. Kalau ada jalan yang rusak diperhatikan supaya bahan-bahan pangan lancar ke daerah-daerah,” ujar Agie, Jumat (20/2/2026).

Lebih lanjut, mantan Kepala BPS tersebut menyarankan dua skema pengendalian apabila terjadi kenaikan harga yang tidak wajar di pasaran, yakni melalui Operasi Pasar dan pembentukan Pasar Penyeimbang.

Baca Juga:  DPRD Kalteng: Penertiban PT AKT Momentum Jaga Marwah Hukum

Dalam skema ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan subsidi harga sehingga masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok sesuai harga distributor.

Agie juga mengingatkan para distributor agar tidak melakukan praktik penimbunan atau memainkan harga. Ia menilai, lonjakan inflasi kerap terjadi akibat permainan di tingkat distribusi, bukan dari produsen atau petani.

“Iya, kan dari produsen ke distributor besar itu, distributor ini yang main mesinnya. Nah, itu pemerintah harus masuk ke situ. Kalau kamu main-main, tangkap. Ada undang-undangnyakan, ada sanksinya,” tegasnya.

Sejumlah komoditas yang diminta untuk diawasi ketat antara lain cabai, daging ayam, daging sapi, telur, minyak goreng, beras, serta gas LPG. Ia juga meminta pemerintah memantau langsung para agen LPG agar harga di tingkat pengecer tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca Juga:  DPRD Kalteng Fokuskan Agenda Strategis hingga Maret 2026

“Dengan langkah konkret seperti Operasi Pasar dan pengawasan ketat di jalur distribusi, saya yakin inflasi besar di Kalimantan Tengah dapat kita cegah bersama,” tutupnya. (red)