PROBORNEO – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, Bambang Irawan, menyampaikan hasil kegiatan reses perseorangan yang digelar di Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau.
Reses tersebut menjadi sarana bagi masyarakat desa untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi prioritas.
Bambang menjelaskan, aspirasi yang dihimpun mencakup tiga bidang utama, yakni kesejahteraan rakyat, sektor ekonomi, serta pembangunan fisik dan infrastruktur.
Di bidang kesejahteraan, masyarakat mengusulkan perbaikan fasilitas keagamaan dan layanan kesehatan dasar. Beberapa di antaranya yakni perbaikan Langgar Nurul Iman di Desa Bahaur Hulu, perbaikan langgar di Desa Sei Pudak, serta pengadaan mobil ambulans di Desa Sei Pasanan dan bantuan obat-obatan di Desa Kiapak.
“Desa Kiapak mengharapkan bantuan obat-obatan mengingat keterbatasan di puskesmas setempat,” ujar Bambang, baru-baru ini.
Sementara itu, di sektor ekonomi, warga Desa Sei Pudak menyuarakan pentingnya peningkatan insentif bagi kader Posyandu yang dinilai berperan strategis dalam layanan kesehatan ibu dan anak di desa.
Pada bidang infrastruktur, sejumlah desa meminta perbaikan akses jalan, penerangan jalan, dan fasilitas pendidikan.
Di antaranya, Desa Bahaur Hulu mengusulkan perbaikan jalan, Desa Sei Pasanan meminta penimbunan lubang dan renovasi ruang sekolah, sedangkan Desa Papuyu dan Papuyu III mengusulkan pembangunan jalan desa, sarana air bersih, lampu jalan, jembatan, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Tokoh masyarakat dari Desa Cemantan juga mengajukan perbaikan jalan dan pagar sekolah di berbagai jenjang pendidikan, sementara Desa Bahaur Tengah berharap tambahan alat kesehatan untuk Polindes.
“Terakhir, Desa Sei Barunai mengharapkan pembangunan sarana air bersih, dan Desa Papuyu III juga turut mengusulkan pembangunan sarana air bersih dan TPA. Desa Bahaur Tengah mengharapkan adanya tambahan alat kesehatan untuk proses melahirkan di Polindes,” tandas Bambang.
Seluruh aspirasi tersebut, tegasnya, akan dikawal dalam pembahasan program pembangunan daerah bersama pemerintah provinsi agar kebutuhan masyarakat bisa terealisasi melalui kebijakan yang tepat sasaran. (red)
