PROBORNEO – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pedalaman, khususnya di Kecamatan Mandau Talawang dan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas.
Menurutnya, kondisi di lapangan masih menunjukkan ketimpangan yang cukup besar antara daerah perkotaan dan wilayah hulu, terutama dalam akses jalan, listrik, dan jaringan komunikasi.
“Berdasarkan hasil kunjungan kerja di delapan titik wilayah tersebut di Mandau Talawang dan di Kapuas Hulu masih banyak masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses dasar, terutama pada sektor infrastruktur jalan, listrik, dan jaringan komunikasi,” ucapnya, Selasa (11/11/2025).
Bambang menjelaskan, masyarakat di pedalaman hingga kini masih banyak bergantung pada jalur sungai untuk mobilitas dan transportasi barang. Kondisi tersebut membuat biaya logistik dan kegiatan ekonomi meningkat, sekaligus menghambat konektivitas antarwilayah.
“Kondisi infrastruktur jalan di sejumlah desa, terutama menuju pusat kecamatan, masih belum memadai. Beberapa ruas jalan dan jembatan bahkan belum dapat dilalui secara optimal,” tambahnya.
Selain jalan, Bambang juga menyoroti belum meratanya pasokan listrik di sejumlah desa. Ia menyebut, di Kecamatan Mandau Talawang, jaringan listrik PLN baru menjangkau sebagian kecil wilayah seperti Desa Sepinang, sedangkan desa lainnya masih mengandalkan energi alternatif.
“Program energi alternatif seperti PLTS memang sudah ada, namun belum mampu menjangkau seluruh warga. Padahal listrik merupakan kebutuhan mendasar dalam meningkatkan kualitas hidup,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti lemahnya akses jaringan komunikasi yang menjadi hambatan utama masyarakat untuk terhubung dengan dunia luar, termasuk dalam hal pendidikan, ekonomi digital, dan layanan publik berbasis daring.
“Ada tiga hal mendasar yang perlu segera diperhatikan, yakni jalan, listrik, dan jaringan. Ketiganya merupakan kunci untuk membuka isolasi dan mempercepat pembangunan,” ungkapnya.
Politisi PDIP tersebut menilai, percepatan pemerataan infrastruktur di daerah pedalaman merupakan bagian dari keadilan sosial yang wajib diwujudkan pemerintah.
Ia menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau pusat kabupaten.
“Pemerataan pembangunan harus menjadi fokus utama agar masyarakat di pedalaman tidak tertinggal dari daerah lain,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan yang berkeadilan tidak sekadar diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat di wilayah terpencil bisa menikmati akses dasar seperti transportasi, energi, dan jaringan komunikasi.
Bambang pun mendorong agar pemerintah provinsi dan kabupaten memperkuat sinergi dalam merancang kebijakan dan penganggaran untuk wilayah pedalaman, agar masyarakat hulu dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata.
“Pemerintah harus hadir untuk membuka keterisolasian masyarakat di hulu. Jalan, listrik, dan jaringan bukan lagi kebutuhan sekunder, melainkan fondasi bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah,” pungkasnya. (red)
