PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) membuka ruang partisipasi publik dalam pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kanal pengaduan resmi berbasis daring.
Langkah ini ditempuh untuk memastikan akurasi dan transparansi data penerima manfaat sekaligus mencegah potensi ketidaktepatan sasaran bantuan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, mengatakan laman humabetang.id telah difungsikan sebagai pusat verifikasi dan validasi data calon penerima.
Hingga Rabu (25/2/2026), jumlah laporan yang masuk menunjukkan angka signifikan.
“Kami membuka kanal ini agar masyarakat bisa proaktif melaporkan warga yang sekiranya layak dibantu. Responnya sangat positif, per hari ini saja sudah ada 30.000 aduan yang masuk secara real-time. Ini menjadi basis data yang kuat untuk pemutakhiran ke depan,” jelas Rangga setelah mengikuti Rapat Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan Kartu Huma Betang Sejahtera di Istana Isen Mulang, Palangka Raya.
Menurut dia, setiap aduan wajib dilengkapi dokumen pendukung agar dapat diverifikasi secara komprehensif. Dokumen yang disyaratkan meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), foto kondisi tempat tinggal, serta surat keterangan kondisi ekonomi.
Kelengkapan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menilai kelayakan calon penerima bantuan.
Terkait potensi tumpang tindih dengan penerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Rangga memastikan prinsip pemerataan menjadi perhatian utama.
“Meskipun masih ada kemungkinan (penerima bansos lain terdaftar), kami mengutamakan asas pemerataan. Fokus kami adalah menjangkau masyarakat Kalteng yang benar-benar membutuhkan dan belum pernah menerima bantuan apapun,” tegasnya.
Selain sistem berbasis digital, Pemprov Kalteng juga mengantisipasi keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah dengan menerjunkan relawan ke lapangan.
Sebanyak 1.432 relawan disebar ke seluruh desa dan kelurahan untuk melakukan verifikasi faktual terhadap data yang masuk.
“Setiap desa kami tempatkan minimal satu relawan. Untuk wilayah padat penduduk, jumlahnya bisa dua hingga tiga orang. Tugas mereka adalah memverifikasi data di lapangan dan nantinya akan mendampingi Bank Kalteng dalam proses penyaluran bantuan tunai,” tambah Rangga.
Berdasarkan data sementara, jumlah calon penerima terbanyak tercatat di wilayah dengan populasi tinggi seperti Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya.
Data tersebut, kata Rangga, sejalan dengan angka kemiskinan yang merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebagai bentuk komitmen agar bantuan tetap tepat sasaran, Pemprov Kalteng akan melakukan pemutakhiran data secara berkala setiap tiga bulan.
“Setiap triwulan data akan diperbarui. Jika kondisi ekonomi penerima membaik, statusnya akan disesuaikan. Ini adalah komitmen Bapak Gubernur agar program ini dirasakan oleh mereka yang paling berhak,” tutupnya.
Melalui mekanisme terbuka ini, pemerintah daerah berharap proses pendataan berjalan lebih akurat, partisipatif, dan berkelanjutan sehingga program Kartu Huma Betang Sejahtera benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. (red)
