PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mematangkan implementasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) melalui Rapat Koordinasi Unsur Pendukung yang digelar di Istana Isen Mulang (IIM), Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (26/2/2026).
Rapat tersebut menjadi langkah konsolidasi lintas sektor guna memastikan program perlindungan sosial itu berjalan terintegrasi dan tepat sasaran.
Program KHBS ditegaskan sebagai instrumen strategis daerah untuk memperkuat jaring pengaman sosial, khususnya bagi keluarga miskin dan rentan miskin di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melalui Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda), Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa KHBS dirancang bukan sekadar sebagai bantuan sosial rutin, melainkan sistem pelayanan terpadu yang berkelanjutan.
“Kartu Huma Betang Sejahtera adalah komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan dukungan tepat sasaran,” tegas Leonard.
Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan sangat bergantung pada sinergi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Koordinasi teknis, menurutnya, harus diperkuat sebelum program diterapkan secara menyeluruh di lapangan.
“Ini bukan sekadar simbol kebijakan. KHBS adalah instrumen pelayanan yang harus dikelola secara terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Kalteng, Eddy Karusman, memaparkan bahwa program ini menyasar hingga 300 ribu keluarga miskin dan rentan miskin yang tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota.
Bantuan diberikan dalam dua skema, yakni bantuan pangan senilai Rp150.000 melalui Perum BULOG serta bantuan tunai Rp250.000 yang disalurkan melalui rekening Bank Kalteng.
Program tersebut ditujukan untuk membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi keluarga penerima manfaat.
Penerima bantuan merupakan keluarga yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, maupun BLT Dana Desa.
“Penyaluran dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah dengan dukungan relawan Huma Betang agar tertib, transparan, dan tepat sasaran,” jelas Eddy.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng, Syahfiri, menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) turut dialokasikan sebagai tambahan penghasilan bagi unsur masyarakat dan aparat yang mengawal penyaluran program.
Mereka meliputi Damang, Sekretaris Damang, Mantir Kecamatan dan Desa, Ketua RT, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga pemuka agama yang berperan sebagai pengawas di lapangan.
Tahapan penyaluran dilakukan secara berjenjang, dimulai dari pendataan di tingkat kabupaten/kota, pengajuan usulan kepada gubernur, verifikasi oleh perangkat daerah sesuai kewenangan, hingga penetapan melalui Surat Keputusan Gubernur sebagai dasar pencairan dana.
“Semua tahapan dirancang untuk menjamin ketepatan sasaran dan akuntabilitas,” ujar Syahfiri.
Direktur Utama Bank Kalteng, Maslipansyah, memastikan kesiapan perbankan daerah dalam mendukung kelancaran distribusi bantuan.
Penetapan alokasi penerima dilakukan secara proporsional berdasarkan perbandingan jumlah keluarga miskin dan rentan miskin (Desil 1–5 DTSEN Non Bansos) terhadap total kepala keluarga di setiap kabupaten/kota dan desa.
Bank Kalteng, lanjutnya, juga memastikan proses pembukaan rekening bagi penerima manfaat dilakukan tanpa biaya materai serta penyaluran bantuan berlangsung transparan.
“Kami berkomitmen memastikan seluruh proses, mulai pembukaan rekening hingga penyaluran dana, berjalan tepat sasaran sesuai data yang ditetapkan,” kata Maslipansyah.
Melalui koordinasi ini, Pemprov Kalteng menargetkan implementasi KHBS dapat berjalan tertib dan terukur, sekaligus memperkuat sistem perlindungan sosial daerah yang berkelanjutan dan berbasis data. (red)
