PROBORNEO — Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Tim PKS kembali menegaskan pentingnya langkah preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun tidak ada konflik terbuka yang terjadi, potensi kerawanan terus dipantau.
Kepala KesbangPol Barito Utara, Rayadi, menjelaskan bahwa sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan menjadi isu yang paling sering muncul dalam laporan kewaspadaan. Banyak warga yang belum memahami batas kawasan hutan maupun aturan administrasi lahan.
Menurut Rayadi, Tim PKS tetap melakukan pemetaan potensi kerawanan setiap minggu melalui laporan jejaring kewaspadaan dini. Ketika titik rawan ditemukan, tim langsung mengarahkan penyelesaian melalui mediasi persuasif.
Proses penyelesaian dimulai dari tingkat desa. Bila tidak menemukan titik temu, kasus dinaikkan ke kecamatan dan selanjutnya kabupaten. Model berjenjang ini dinilai efektif mencegah konflik horizontal di masyarakat.
Ia juga berterima kasih atas kolaborasi dengan aparat hukum yang turut menjaga situasi tetap kondusif. Dua warga Lahei yang sedang berproses hukum menjadi contoh bahwa penegakan aturan tetap berjalan.
Sosialisasi bersama instansi terkait seperti BPN dan Dinas Kehutanan terus diperkuat. Edukasi ini bertujuan menekan kasus klaim lahan yang tumpang tindih.
Rayadi berharap masyarakat semakin memahami mekanisme penyelesaian sehingga potensi konflik bisa ditekan seminimal mungkin. (Red)
