PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, Selasa (24/6/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalteng.
Sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021.
Kepala Kesbangpol Kalteng melalui Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Edy Yusuf, menyampaikan bahwa tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan kewaspadaan ASN terhadap potensi sikap ekstremisme di lingkungan kerja maupun masyarakat.
“Sedangkan tujuan sosialisasi ini adalah diharapkan para ASN Provinsi Kalimantan Tengah dapat memahami dan meningkatkan kewaspadaan terhadap sikap dan tindakan ekstremisme yang mengarah pada terorisme di lingkungan kerja dan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang damai dengan spirit belom bahadat dan Kalteng berdaya saing untuk Kalteng maju, dan Kalteng bermartabat,” ujarnya.
Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, dalam sambutan yang dibacakan Plt Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung, turut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan ini,” katanya.
Lebih lanjut, Gubernur menilai ekstremisme yang mengarah pada terorisme merupakan ancaman serius bagi stabilitas negara dan ketenteraman masyarakat.
“Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang terencana, sistematis, dan terpadu,” ungkapnya.
Menurutnya, sosialisasi ini menjadi salah satu langkah edukatif kepada ASN sebagai garda terdepan dalam menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Dilaksanakannya sosialisasi ini merupakan bentuk kegiatan edukatif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, agar memperkuat peran sebagai garda depan dalam menjaga ideologi Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.
Diharapkan, melalui kegiatan ini para ASN semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan kerja dan masyarakat dari paham-paham ekstremisme serta memperkuat ketahanan ideologi di tubuh birokrasi pemerintahan. (red)
