PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya untuk menjaga fokus pembangunan tahun 2026, meski menghadapi tantangan penurunan Dana Transfer dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, saat mewakili Gubernur Kalteng dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat DPRD Kalteng, Rabu (15/10/2025).
Dalam rapat tersebut, Leonard menyampaikan Jawaban Pemprov Kalteng atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Ia menjelaskan, proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp7,105 triliun, dengan mempertimbangkan tren ekonomi nasional dan realisasi pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Namun, berdasarkan surat DJPK Nomor S-62/PK/2025, terjadi penurunan Dana Transfer Pusat sebesar Rp1,851 triliun—dari Rp4,173 triliun menjadi Rp2,321 triliun.
“Penurunan ini tentu berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah. Tapi kami tetap berkomitmen menutup defisit sebesar Rp266 miliar tanpa mengganggu program prioritas,” jelas Leonard.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi, Leonard menegaskan bahwa Pemprov Kalteng akan terus memperkuat ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM melalui Program Huma Betang, sejalan dengan program nasional seperti Koperasi Merah Putih.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada efisiensi belanja operasional, optimalisasi PAD, serta penguatan peran BUMD seperti Bank Kalteng, Jamkrida Kalteng, dan PT Banama Tingang Makmur untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.
“Pemprov juga berupaya memperkuat pemungutan pajak berbasis digital dan memperluas layanan publik non-tunai, seperti e-PAHARI dan Samsat Huma Betang,” katanya.
Di bidang infrastruktur, pemerintah menegaskan komitmen untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat sektor pertanian, serta menjamin pemerataan tenaga pendidik dan kesehatan hingga ke wilayah terpencil.
“Upaya pemerataan dilakukan lewat pengangkatan guru P3K, tunjangan khusus, serta digitalisasi pembelajaran melalui platform PENA Kalteng,” ujarnya.
Leonard juga menyoroti pentingnya penanggulangan kemiskinan melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera, yang mengintegrasikan layanan dasar kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Seluruh program disusun berbasis inklusi dan pemerataan, agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong itu turut dihadiri unsur Forkopimda, para wakil ketua DPRD, kepala perangkat daerah, dan anggota DPRD Kalteng. (red)
