PROBORNEO — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi persiapan cetak sawah dan swasembada jagung tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (7/1/2025).
Kegiatan ini dihadiri Gubernur H. Sugianto Sabran, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, serta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian RI, Andi Nur Alam Syah, beserta jajaran terkait.
Dirjen PSP, Andi Nur Alam Syah, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memperkuat ketahanan pangan.
“Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk sinergi. Kementerian Pertanian mengalokasikan Rp 29 triliun, dengan Rp 5,5 triliun untuk Kalteng guna program cetak sawah,” jelas Andi.
Ia menambahkan masih terdapat sekitar 200-300 ribu hektare dana OPLA (Optimalisasi Lahan Rawa) yang belum dimanfaatkan dan bisa diarahkan ke Kalteng.
“Para bupati diharapkan segera menyampaikan data lahan yang perlu dioptimalkan ke Kementerian Pertanian,” tambahnya.
Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran, menyambut baik dukungan pemerintah pusat dan menegaskan kesiapan daerah untuk terlibat aktif.
“Peluang ini jangan sampai diambil provinsi lain. Kita harus ambil bagian dalam kedaulatan pangan,” tegasnya.
Ia juga meminta Kementerian Pertanian agar memberdayakan pemuda lokal dalam program tersebut.
“Pemuda harus punya tekad dan kemauan untuk terlibat dalam pertanian,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Kalteng, Sunarti, mengungkapkan hasil Survei Investigasi Desain (SID) tahun 2024 menunjukkan 102.000 hektare dari 150.000 hektare lahan yang disurvei layak dicetak sawah.
“Program ini sudah direncanakan dengan matang, tidak tiba-tiba muncul,” ujarnya.
Ia menjelaskan, 10 kabupaten/kota yang menjadi sasaran program cetak sawah yakni Palangka Raya, Katingan, Kapuas, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Barito Utara, Barito Selatan, Seruyan, dan Gunung Mas.
Adapun Sukamara, Lamandau, Murung Raya, dan Barito Timur tidak masuk dalam daftar tersebut.
“Anggaran Rp 5,55 triliun sudah masuk dalam DIPA kami,” tandas Sunarti. (red)
