PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mendorong keterlibatan aktif dunia usaha untuk mengakselerasi perbaikan infrastruktur jalan, terutama di wilayah timur.
Langkah ini ditempuh melalui skema kolaborasi pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari puluhan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Hal tersebut ditegaskan oleh Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, usai memimpin rapat koordinasi program CSR di kantor Dinas PUPR Provinsi Kalteng, Kamis (16/4/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dari puluhan korporasi tersebut, pemerintah memetakan kesiapan dunia usaha dalam mendukung pembiayaan dan pelaksanaan teknis di lapangan.
“Dalam pertemuan itu, sekitar 39 perusahaan hadir, meskipun sebagian diwakili perwakilan yang juga membawahi lebih dari satu perusahaan. Dari hasil diskusi, pada prinsipnya perusahaan menyatakan kesiapan untuk membantu pemerintah,” ucap Yuas Elko.
Meski demikian, Yuas mengungkapkan adanya dinamika di lapangan, seperti keberadaan beberapa perusahaan yang sudah tidak aktif beroperasi sehingga tidak dapat berkontribusi maksimal.
Kendati begitu, Pemprov Kalteng tetap optimis terhadap komitmen perusahaan-perusahaan yang masih produktif.
“Kondisi ini tentu menjadi bahan pertimbangan. Tapi kami berharap perusahaan yang masih aktif bisa berperan dalam penanganan beberapa ruas jalan,” tambahnya.
Saat ini, terdapat sekitar 10 ruas jalan yang menjadi perhatian utama pemerintah, dengan beberapa di antaranya telah ditetapkan sebagai skala prioritas. Mekanisme pendanaan akan mengacu pada alokasi dua persen dari keuntungan perusahaan yang disisihkan untuk tanggung jawab sosial.
“Skema yang digunakan mengacu pada alokasi CSR perusahaan, yakni sekitar dua persen dari keuntungan yang dapat disisihkan untuk kegiatan sosial, termasuk perbaikan infrastruktur,” lanjut Yuas.
Dalam pelaksanaannya, perusahaan-perusahaan tersebut akan bekerja secara kolektif dan berkoordinasi satu sama lain.
Sementara itu, Pemprov Kalteng akan memposisikan diri sebagai pengawas guna memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
“Secara teknis nanti perusahaan yang melaksanakan. Pemerintah daerah fokus pada pengawasan dan evaluasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, diharapkan perbaikan infrastruktur jalan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Langkah strategis ini diharapkan dapat mengurangi beban APBD serta mempercepat konektivitas antarwilayah demi mendukung pertumbuhan ekonomi di Bumi Tambun Bungai. (red)
