PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mematangkan strategi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025.
Salah satu upaya dilakukan melalui rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (12/6/2025).
Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, menyoroti masih banyaknya potensi penerimaan daerah yang belum tergali maksimal, khususnya dari sektor bahan bakar minyak (BBM), alat berat, serta sumber daya alam lainnya.
“Saya lihat banyak pendapatan daerah yang belum tergali. Kalau semua potensi itu bisa kita maksimalkan, saya yakin hasilnya akan luar biasa,” ucapnya.
Menurutnya, transaksi BBM di Kalteng cukup besar, namun kontribusinya terhadap PAD belum sebanding.
Selain itu, penggunaan alat berat dan kendaraan operasional yang belum sepenuhnya menggunakan pelat KH juga menjadi perhatian serius.
“Kalau orang beli BBM di sini, besar sekali dampaknya. Belum lagi alat berat, dan penggunaan plat KH, Itu bisa jadi sumber PAD kalau kita kelola dengan baik,” tambahnya.
Agar potensi tersebut dapat dimaksimalkan, Gubernur meminta sinergi lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum, untuk melakukan pengawasan dan penertiban di lapangan.
“Kami akan kerja sama dengan semua pihak, termasuk APH (aparat penegak hukum). Kami ingin data dan bukti di lapangan benar-benar ditindaklanjuti,” tegasnya.
Selain itu, Agustiar juga mengimbau perusahaan dan pelaku usaha di daerah agar menunjukkan komitmen terhadap Kalimantan Tengah. Di antaranya dengan membeli BBM dari wilayah setempat, membuka rekening di Bank Kalteng, serta mempekerjakan tenaga kerja lokal.
“Kalau mereka cinta Kalimantan Tengah, ya beli BBM-nya di sini, tabungannya di Bank Kalteng, dan pekerjakan tenaga kerja lokal,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng, Anang Dirjo, menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari komitmen gubernur untuk meningkatkan PAD, khususnya dari sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan (3P).
“Yang pertama tujuan beliau untuk meningkatkan PAD, di mana adalah penyumbang-penyumbang PAD-nya adalah berada di sektor 3P. Kemudian pengusaha-pengusaha, yaitu pekerja kendaraan bermotor, beliau mengharapkan bahwa agar semua kendaraan operosionalnya berplat KH,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh perusahaan di Kalteng segera menyelesaikan kewajiban membayar pajak alat berat, pajak air permukaan, serta membeli BBM dari Wajib Pungut (Wapu) resmi di Kalimantan Tengah.
“Kemudian harus membeli minyak dari wapu yang sudah kita tunjuk, bukan wapu yang di luar kalteng. Nanti akan merugikan kita, karena pajaknya dibayar di luar daerah dan minyaknya masuk ke Kalteng,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anang menegaskan arahan gubernur agar perusahaan segera memenuhi kewajiban pajak alat berat dan pajak air permukaan sesuai aturan.
“Beliau juga mengharapkan meminta semua perusahaan itu segera membayarkan pajak alat beratnya. Kemudian juga membayar pajak air permukaan. Apa yang menjadi wewenang kita di provinsi yang wajib dibayarkan oleh pihak investor, itu diminta beliau harus segera mungkin dilakukan,” jelasnya.
“Jangan sampai ada perusahaan-perusahaan lain yang memang tidak mau membayar pajak,” tegas Anang.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi lintas sektor dalam menggali potensi pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kalteng yang lebih mandiri dan sejahtera. (red)
