PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mengintensifkan langkah konkret untuk menurunkan angka stunting di wilayahnya.
Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Tahun 2025 yang digelar di Aula Bapperida, Senin (14/4/2025).
Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, H. Edy Pratowo, yang memimpin jalannya rakor, menekankan bahwa stunting merupakan ancaman serius bagi kualitas generasi mendatang dan menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Stunting ini jadi salah satu prioritas utama dalam Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur. Kami menyelaraskan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan Nasional, hingga pencegahan stunting,” ujar Edy.
Tren penurunan angka stunting di Kalteng menunjukkan progres positif. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting menurun dari 26,9 persen pada 2022 menjadi 23,5 persen di tahun 2023.
Pemprov menargetkan penurunan lanjutan hingga 20,6 persen pada akhir 2025.
Wagub menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kita harus kerja bareng, memperkuat konvergensi lintas sektor, mulai dari pemetaan, perencanaan, penganggaran, sampai penyusunan rencana kerja,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak stunting tidak hanya menyangkut aspek kesehatan anak-anak, tetapi juga memengaruhi ketahanan keluarga dan pembangunan daerah secara luas.
“Perlu penanganan cepat dan tepat. Kalau kita lambat, dampaknya bisa jangka panjang,” ujarnya lagi.
Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi, Edy berharap rakor ini menjadi ajang untuk memperkuat komitmen bersama dalam merumuskan kebijakan yang lebih terintegrasi.
“Diskusi ini harus menghasilkan komitmen nyata, langkah-langkah konvergensi, serta pemetaan kegiatan dan anggaran yang matang,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kalteng, Leonard S. Ampung, menyebut rakor ini bertujuan menyatukan langkah seluruh pihak, dari pemerintah daerah hingga masyarakat sipil.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi program stunting ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, RENSTRA, hingga APBD agar penanganan stunting dapat berkelanjutan dan konsisten.
Rakor ini dihadiri oleh kepala daerah se-Kalteng, TPPS kabupaten/kota, Ketua TP PKK Provinsi Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Wakil Ketua I DPRD Kalteng, serta perwakilan instansi vertikal.
Hadir pula secara daring Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Kemendagri, Chaerul Dwi Sapta. (red)
